Andika Pratama
MerahPutih.com - Intergovernmental Science-Policy Platform on Bio diversity and Ecosystem Services (IPBES) menyebut, hasil panen di beberapa daerah dapat berkurang setengahnya pada tahun 2050 dalam skenario business as usual.
Artinya, jumlah makanan yang tersedia akan bekurang drastis dibandingkan sekarang. Dan, tentunya jumlah angka kelaparan pun akan meningkat tajam. Oleh karena itu, Green Lifestyle atau Gaya Hidup Hijau adalah kunci untuk menjaga ketersediaan pangan di masa depan.
Baca Juga
Jokowi Perintahkan Kementan Rampungkan Proyek Lumbung Pangan
Permasalahan pangan ini kemudian semakin berat dengan hadirnya pandemi COVID-19. Layanan makanan dan perhotelan telah menghadapi tantangan dengan menurunnya permintaan makanan dan perubahan perilaku konsumen.
Sistem pangan berkelanjutan adalah sistem pangan yang memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua tanpa mengganggu ketahanan pangan dan gizi bagi generasi mendatang.
Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) telah mengembangkan platform untuk mempromosikan GreenLifestyle untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, khususnya melalui 6 sektorbisnis yakni Food, Pulp & Paper, Fashion/Beauty, Building/ Infrastruktur, Plastik & Kemasan, dan Karet.
“Penting bagi seluruh pihak untuk aktif berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan, baik dari sisi bisnis, pemerintah, dan juga publik pada umumnya,” jelas Executive Committee of IBCSD, Laksmi Prasvita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/1)
Sejalan dengan inisiatif sektor bisnis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga giat mempromosikan SDG kepada seluruh sektor. Melalui Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah membentuk Community of Practices SCP atau Komunitas Pelaku Praktek Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.
“2020 kami mencanangkan strategi memeperbanyak Community of Practices. Sehingga, sangat penting untuk memperlihatkan kebanyak pihak bahwa inilah aksi yang bisa dilakukan. Di 2021 kami juga siapkan rencana implementasi di tingkat kota/kabupaten hingga tingkat desa dan kelurahan,” ucap Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Noer Adi Wardojo.
Selain KLHK, inisiatif sektor bisnis ini juga didukung sepenuhnya oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalRepublik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Kami mendukung penuh kegiatan ini dan menantikan hasilnya dan tentunya siap untuk berkolaborasi," tegas Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Anang Noegroho Setyo Moeljono. (Pon)
Baca Juga
PSBB Jawa-Bali, Pemerintah Diminta Perhatikan Potensi Terjadinya Krisis Pangan
