PSBB Jawa-Bali, Pemerintah Diminta Perhatikan Potensi Terjadinya Krisis Pangan
Ilustrasi Cabai merah. (Antaranews)
Merahputih.com - Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa dan Bali. Langkah ini dilakukan karena angka penambahan COVID-19 terus melonjak.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai, pemerintah perlu memastikan stabilisasi pasokan harga serta memperbaiki rantai distribusi pangan selama diberlakukannya PSBB di Pulau Jawa dan Bali.
Baca Juga:
Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar
Caranya, melalui strategi peningkatan produksi pangan di wilayah defisit untuk menghindari terjadinya krisis pangan. Khususnya di wilayah rentan rawan pangan yang masih banyak terdapat di sepanjang Pulau Jawa dan Bali.
“Hal ini penting dilakukan agar selama PSBB ini tidak terjadi persoalan pangan yang dapat merugikan stabilitas nasional,” ujar Johan dalam keteranganya, Kamis (7/1).
Johan memberikan saran agar pemerintah mesti melakukan efisiensi biaya logistik dengan cara mengembangkan Kawasan Produsen Pangan agar dekat dengan daerah konsumen.
Selain itu, pemerintah dapat menerapkan sistem pemasaran digital untuk mempermudah transaksi dan menerapkan aturan pembatasan sosial. "Ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat”, papar Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menegaskan pemerintah agar memperbaiki instrumen tata niaga pangan. Termasuk melakukan desain untuk membuat pasar pangan yang melayani keluarga dan pasar pangan.
Tujuannya agar stock pangan terpantau dengan harga yang terkendali. Hal ini penting dilakukan sebagai inovasi distribusi pangan selama PSBB ini agar penyelenggaraan pangan berjalan dengan baik.
Baca Juga:
COVID-19 Meningkat, Mobilitas Warga di Pulau Jawa dan Bali Dimonitor Secara Ketat
Selama PSBB Jawa Bali nanti, Johan juga mendesak pemerintah agar memperbaiki sistem logistik pangan dengan presisi tinggi. Yakni mampu menjamin akurasi dalam menghitung permintaan (demand) dan pasokan (supply) secara akurat dan real-time.
“Ini penting dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat selama PSBB pada masa pandemi ini,” tutup Johan. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Jelang Imlek hingga Lebaran 2026, Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan Aman
Pemprov DKI Klaim Ketersedian Pangan Cukup Jelang Imlek dan Puasa
Satgas Pangan Pastikan Tindak Pedagang Jual Kebutuhan Pokok di Atas HET
Penuhi Pasokan Daging di 2026, Pemprov DKI bakal Impor 7.500 Sapi dari Australia
Update Harga Komoditas Pangan Jumat (26/12): Cabai Rawit Merah Makin 'Pedas' di Kantong!
Wagub Rano Tegaskan Pasokan dan Stok Pangan Aman hingga Januari 2026, Harga Juga Relatif Stabil
Wagub Rano Karno Jamin Ketersediaan Pangan Jakarta Aman, Subsidi Ayam Segera Meluncur
Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Nataru hingga Januari 2026
Harga Pangan 12 Desember: Cabai Rawit Tembus Rp 80 Ribu Per Kg, Telur dan Bawang Ikut Meroket