Google Cs Diminta Patuhi Aturan Hukum di Indonesia

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 19 Juli 2022
Google Cs Diminta Patuhi Aturan Hukum di Indonesia

Ilustrasi - Platform digital. (ANTARA/Pexels)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memblokir Google, Twitter dan aplikasi lainnya jika belum melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), pada Rabu (20/7).

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta meminta seluruh PSE untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga

Pemerintah Ancam Blokir Google hingga Whatsapp

"Kita ingin seluruh pihak yang beroperasi di Indonesia untuk patuh pada hukum yang berlaku, termasuk soal mendaftarkan diri sebagai PSE," kata Sukamta kepada MerahPutih.com, Selasa (19/7).

Ia berharap Kominfo konsisten menerapkan Permenkominfo 10/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, karena sudah menyosialisasikannya sejak enam bulan lalu

"Negara harus memerankan diri sebagai pelindung warga negara ketika mereka tidak punya kemampuan atau pilihan berhadapan dengan perusahaan- perusahaan raksasa. Semoga Kominfo konsisten mengemban peran ini demi merah putih yang kita cintai bersama," ujarnya.

Baca Juga

Paksa Google, WhatsApp, Twitter dan lainnya Daftar PSE buat Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan laman resmi PSE Kominfo yang dilihat MerahPutih.com, Selasa (19/7), dua platform asing Facebook dan Instagram sudah terdaftar.

Sementara itu, Google menyebutkan akan mengikuti regulasi soal pendaftaran PSE berbasis One Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

"Kami mengetahui keperluan mendaftar dari peraturan terkait, dan akan mengambil tindakan yang sesuai dalam upaya untuk mematuhi," kata perwakilan Google Indonesia dikutip Antara

Meski demikian mendekati tenggat waktu pendaftaran, terpantau Google belum juga masuk dalam daftar perusahaan yang sudah terdaftar di sistem tersebut.

Hingga Selasa (19/7), situs website pse.kominfo.go.id mencatat sudah ada 6603 PSE domestik dan 125 PSE asing yang teregistrasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Jumlah itu meningkat cukup banyak dibandingkan Juni 2022, berjumlah 4.472 PSE domestik dan 68 PSE asing.

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan aturan PSE Lingkup Privat wajib buat semua perusahaan teknologi, baik asing maupun lokal. Semua diwajibkan mendaftar ke negara. Langkah tersebut diambil untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan paling lambat tanggal 20 Juli ini. (Pon)

Baca Juga

Anak Muda Lebih Pilih TikTok untuk Cari Informasi Dibanding lewat Google

#Komisi I DPR #Google #Kemenkominfo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Tekno
Google Gemini Kini Bisa Buat dan Edit Dokumen Tanpa Keluar dari Chat
Google menghadirkan fitur baru Gemini yang memungkinkan pengguna membuat, melihat pratinjau, dan mengedit dokumen, PDF, presentasi, hingga spreadsheet langsung melalui percakapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 30 Oktober 2026
Google Gemini Kini Bisa Buat dan Edit Dokumen Tanpa Keluar dari Chat
Indonesia
Konten Berita Jadi Bagian Ekosistem AI, Media Bisa Bagi Hasil dengan Google dan Meta
Pemerintah mendorong skema bagi untung bagi media Indonesia atas pemanfaatan konten berita oleh Google dan Meta.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Konten Berita Jadi Bagian Ekosistem AI, Media Bisa Bagi Hasil dengan Google dan Meta
Olahraga
Duel Viral Hari Ini Klarifikasi Ronaldo vs Pesta Pensiun Messi: La Pulga Libas Habis CR-7!
Pensiunnya Lionel Messi dari Timnas Argentina sukses melibas tren pencarian Google Cristiano Ronaldo secara global. Cek hasil perbandingan Google Trends!
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Duel Viral Hari Ini Klarifikasi Ronaldo vs Pesta Pensiun Messi: La Pulga Libas Habis CR-7!
Dunia
Finlandia Hentikan Pembangunan Dua Pusat Data Google, Khawatirkan Kerusakan Lingkungan
Penghentian itu dilakukan di tengah kekhawatiran atas penebangan lebih dari 300 hektare hutan.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Oktober 2026
Finlandia Hentikan Pembangunan Dua Pusat Data Google, Khawatirkan Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Dorong Diplomasi Indonesia Berdampak Langsung pada Ekonomi dan Lapangan Kerja
Wakil Ketua Komisi I DPR mendorong Menlu Arrmanatha Nasir memperkuat diplomasi ekonomi agar berdampak pada industri nasional, lapangan kerja, dan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Dorong Diplomasi Indonesia Berdampak Langsung pada Ekonomi dan Lapangan Kerja
Tekno
Gemini AI Salah Sasaran Saat Uji Keamanan, Retas 3 Perusahaan Sungguhan
Gemini seharusnya hanya berinteraksi dengan perusahaan fiktif yang menjadi target simulasi.
Yusuf Abdillah - Selasa, 22 September 2026
Gemini AI Salah Sasaran Saat Uji Keamanan, Retas 3 Perusahaan Sungguhan
Indonesia
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
TB Hasanuddin menyoroti kasus Serda Ahmad yang tewas setelah diduga dianiaya senior. Ia meminta tradisi kekerasan di lingkungan TNI dihentikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
Indonesia
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
DPR menilai 8 WNI diduga menjadi tentara Rusia karena faktor ekonomi. Ia mengingatkan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Bagikan