Golkar Yakin JK tidak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 20 Oktober 2022
Golkar Yakin JK tidak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Ia menjadi wakil presiden di kepemimpinan Presiden Susilo Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. ANTARA/Tim Media Jusuf Kalla

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa meyakini mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Sebagai senior Golkar, JK diyakini akan menghargai keputusan Munas yang telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres yang diusung Golkar.

Baca Juga

Golkar Target Menangkan Pemilu 2024, Airlangga Minta Setiap Caleg Raih 20 Ribu Suara

"Jadi Pak JK anggota Partai Golkar, beliau senior Partai Golkar, tokoh Partai Golkar tentunya menghargai keputusan Munas," ujar Erwin di sela-sela acara "Konsolidasi Nasional dan Bimtek Fraksi Partai Golkar se-Indonesia" di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/10).

Partai Golkar, kata Erwin, memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan capres-cawapres, yakin lewat Munas. Dalam Munas tersebut Golkar telah menetapkan Airlangga sebagai calon presiden 2024

"Kemudian ada Rapimnas yang memberikan mandat kepada Ketua Umum Pak Airlangga (sebagai capres). Sampai hari ini belum pernah ada pencabutan perubahan terhadap itu. Jadi posisi partai Golkar seperti itu," tuturnya.

Baca Juga

Ganjar Siap Maju di 2024. Golkar Konsisten Usung Airlangga Jadi Capres

Publik juga diminta agar membedakan antara Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan Pilpres 2024. Saat Pilkada DKI, JK diakui sebagai king maker untuk Anies, namun pada Pilpres 2024, JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan Munas dan Rapimnas Golkar.

"Beda kan, Pilkada dengan Pilpres, jadi kalau pilpres jelas partai Golkar sudah menetapkan di Munas dan juga diperkuat di Rapimnas. Jadi belum ada perubahan tentang keputusan politik partai Golkar, tetap itu landasan hukumnya Partai Golkar," ujarnya.

Erwin juga menilai tidak ada kaitan antara kehadiran JK dan Anies di acara pernikahan anak Ketua Majelis Syuro PKS dengan dukungan Pilpres beberapa waktu lalu. Apalagi, JK tidak mengeluarkan statement apapun saat itu.

"Yang dilihat adalah Pak JK duduk bareng itu kan dalam konteks kawinan barang kali ya. Pak JK juga tidak ada statement tentang apapun karena partai Golkar jelas punya sikap di Munas," kata Erwin. (Pon)

Baca Juga

Wanda Hamidah Ungkap Alasan Gabung Partai Golkar

#Jusuf Kalla #Partai Golkar #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Bagikan