Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Golkar Yakin JK tidak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 20 Oktober 2022
Golkar Yakin JK tidak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Ia menjadi wakil presiden di kepemimpinan Presiden Susilo Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. ANTARA/Tim Media Jusuf Kalla

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa meyakini mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Sebagai senior Golkar, JK diyakini akan menghargai keputusan Munas yang telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres yang diusung Golkar.

Baca Juga

Golkar Target Menangkan Pemilu 2024, Airlangga Minta Setiap Caleg Raih 20 Ribu Suara

"Jadi Pak JK anggota Partai Golkar, beliau senior Partai Golkar, tokoh Partai Golkar tentunya menghargai keputusan Munas," ujar Erwin di sela-sela acara "Konsolidasi Nasional dan Bimtek Fraksi Partai Golkar se-Indonesia" di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/10).

Partai Golkar, kata Erwin, memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan capres-cawapres, yakin lewat Munas. Dalam Munas tersebut Golkar telah menetapkan Airlangga sebagai calon presiden 2024

"Kemudian ada Rapimnas yang memberikan mandat kepada Ketua Umum Pak Airlangga (sebagai capres). Sampai hari ini belum pernah ada pencabutan perubahan terhadap itu. Jadi posisi partai Golkar seperti itu," tuturnya.

Baca Juga

Ganjar Siap Maju di 2024. Golkar Konsisten Usung Airlangga Jadi Capres

Publik juga diminta agar membedakan antara Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan Pilpres 2024. Saat Pilkada DKI, JK diakui sebagai king maker untuk Anies, namun pada Pilpres 2024, JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan Munas dan Rapimnas Golkar.

"Beda kan, Pilkada dengan Pilpres, jadi kalau pilpres jelas partai Golkar sudah menetapkan di Munas dan juga diperkuat di Rapimnas. Jadi belum ada perubahan tentang keputusan politik partai Golkar, tetap itu landasan hukumnya Partai Golkar," ujarnya.

Erwin juga menilai tidak ada kaitan antara kehadiran JK dan Anies di acara pernikahan anak Ketua Majelis Syuro PKS dengan dukungan Pilpres beberapa waktu lalu. Apalagi, JK tidak mengeluarkan statement apapun saat itu.

"Yang dilihat adalah Pak JK duduk bareng itu kan dalam konteks kawinan barang kali ya. Pak JK juga tidak ada statement tentang apapun karena partai Golkar jelas punya sikap di Munas," kata Erwin. (Pon)

Baca Juga

Wanda Hamidah Ungkap Alasan Gabung Partai Golkar

#Jusuf Kalla #Partai Golkar #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
JK membeberkan hasil pertemuan dengan Prabowo. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek energi nasional bernilai hingga Rp 70 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan