Golkar Yakin JK tidak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 20 Oktober 2022
Golkar Yakin JK tidak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Ia menjadi wakil presiden di kepemimpinan Presiden Susilo Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. ANTARA/Tim Media Jusuf Kalla

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa meyakini mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Sebagai senior Golkar, JK diyakini akan menghargai keputusan Munas yang telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres yang diusung Golkar.

Baca Juga

Golkar Target Menangkan Pemilu 2024, Airlangga Minta Setiap Caleg Raih 20 Ribu Suara

"Jadi Pak JK anggota Partai Golkar, beliau senior Partai Golkar, tokoh Partai Golkar tentunya menghargai keputusan Munas," ujar Erwin di sela-sela acara "Konsolidasi Nasional dan Bimtek Fraksi Partai Golkar se-Indonesia" di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/10).

Partai Golkar, kata Erwin, memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan capres-cawapres, yakin lewat Munas. Dalam Munas tersebut Golkar telah menetapkan Airlangga sebagai calon presiden 2024

"Kemudian ada Rapimnas yang memberikan mandat kepada Ketua Umum Pak Airlangga (sebagai capres). Sampai hari ini belum pernah ada pencabutan perubahan terhadap itu. Jadi posisi partai Golkar seperti itu," tuturnya.

Baca Juga

Ganjar Siap Maju di 2024. Golkar Konsisten Usung Airlangga Jadi Capres

Publik juga diminta agar membedakan antara Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan Pilpres 2024. Saat Pilkada DKI, JK diakui sebagai king maker untuk Anies, namun pada Pilpres 2024, JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan Munas dan Rapimnas Golkar.

"Beda kan, Pilkada dengan Pilpres, jadi kalau pilpres jelas partai Golkar sudah menetapkan di Munas dan juga diperkuat di Rapimnas. Jadi belum ada perubahan tentang keputusan politik partai Golkar, tetap itu landasan hukumnya Partai Golkar," ujarnya.

Erwin juga menilai tidak ada kaitan antara kehadiran JK dan Anies di acara pernikahan anak Ketua Majelis Syuro PKS dengan dukungan Pilpres beberapa waktu lalu. Apalagi, JK tidak mengeluarkan statement apapun saat itu.

"Yang dilihat adalah Pak JK duduk bareng itu kan dalam konteks kawinan barang kali ya. Pak JK juga tidak ada statement tentang apapun karena partai Golkar jelas punya sikap di Munas," kata Erwin. (Pon)

Baca Juga

Wanda Hamidah Ungkap Alasan Gabung Partai Golkar

#Jusuf Kalla #Partai Golkar #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia didampingi Sekjen Partai Golkar M Sarmudji dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar menyerahkan secara simbolis 610 ribu paket sembako di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Indonesia
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Indonesia
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Kinerja Bahlil dan Wihaji menunjukkan bahwa kader Golkar tidak hanya berpengalaman dalam politik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bagikan