Golkar Sebut Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Hasto Momen untuk Merajut Semangat Kebangsaan

Momen Haru Tom Lembong Hirup Udara Bebas Pasca Abolisi dari Presiden Prabowo di Rutan Cipinang
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menyuarakan dukungannya terhadap pemberian amnesti dan abolisi kepada dua terdakwa yang saat ini menjadi sorotan publik yakni Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto.
Dukungan ini diberikan dengan pertimbangan kepentingan nasional yang lebih besar, khususnya menjelang peringatan HUT RI.
"ini adalah momen tepat untuk merajut kembali semangat kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi," ujar Sari, Senin (4/8).
Baca juga:
Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Hasto Wujud Keberanian Politik Prabowo
Menurut politisi fraksi Partai Golkar ini pemberian amnesti dan abolisi juga tak lepas dari upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, ia menilai pemberian amnesti dan abolisi sebagai kebijakan politik demi kepentingan nasional jangka panjang, bukan sekadar keputusan hukum.
Tujuannya adalah menciptakan iklim politik yang lebih kondusif dan memperkuat kolaborasi antar elemen bangsa.
Sari juga menambahkan bahwa keputusan ini didasarkan pada kontribusi terdakwa selama menjabat di berbagai posisi strategis.
Baca juga:
Hasto Tak Lagi Masuk Pengurus PDIP, Pengamat: Ada Pengaruh dari Amnesti Prabowo
Baginya, keputusan ini dibuat demi masa depan bangsa yang lebih bersatu, bukan untuk membela individu tertentu.
Fraksi Partai Golkar berkomitmen untuk menjaga stabilitas nasional, memperkuat demokrasi, dan memperjuangkan keadilan demi kepentingan rakyat.
“Ini bukan soal membela pribadi, melainkan keputusan demi keutuhan dan masa depan bangsa yang lebih bersatu,” tegas Sari.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)