Golkar Bakal Tolak Presiden Jokowi 3 Periode

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 21 Juni 2021
Golkar Bakal Tolak Presiden Jokowi 3 Periode

Presiden Jokowi pantau vaksinasi COVID-19. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Rencana memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo bahkan dipasangkan dengan Prabowo melawan kotak kosong menuai kecaman. Partai Golkar memastikan menentang wacana Presiden Jokowi menjabat 3 periode yang kembali ramai dibahas.

Dalam survei SMRC terbaru, terungkap 52,9 persen masyarakat menolak Jokowi kembali nyapres di Pilpres 2024. Lalu terungkap 75 persen masyarakat ingin masa jabatan presiden tetap dua periode.

Baca Juga:

Jokpro Beberkan Alasan Dukung Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak ingin kembali ke masa lalu. Sehingga demokrasi harus terus dijalankan sebagaimana mestinya.

"Nah survei ini melihat bahwa sebetulnya menegaskan masyarakat Indonesia ini they don't want looking back, mereka tak mau lihat ke belakang mereka mau terus maju ke depan," ucap Doli dalam diskusi SMRC, Minggu (20/6).

Wakil Ketua Umum Golkar itu juga menyinggung soal ramai isu amandemen UUD 1945. Sah-sah saja jika ada pihak ingin mengamandemen UUD 1945. Tetapi ia menilai untuk saat ini belum ada urgensinya.

Anggota DPR RI Fraksi Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Anggota DPR RI Fraksi Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia Tandjung

"Kalau pun kita pada akhirnya sepakat melakukan amandemen saya kira itu dalam proses yang cukup panjang," jelas Ketua Komisi II DPR ini.

Doli memberikan apresiasi kepada SMRC karena sudah berinisiatif merilis survei terkait 'Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD'. Menurutnya, survei ini dapat dijadikan gambaran masyarakat dalam menilai isu di pemerintahan saat ini.

"Saya kira kita bisa mendapatkan picture untuk mendapatkan gambaran sejauh mana sebetulnya masyarakat merespons isu itu," tutup Doli. (Knu)

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Makan Codot Panggang

Baca Juga:

#Pilpres #Amandemen UUD #Pemilu #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan