Golkar Bakal Tentukan Sikap Terkait Koalisi dan Pilpres Paling Lambat Agustus


Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin. Foto: Kresno/nvl/dpr ri
MerahPutih.com - Partai Golkar enggan mau terburu-buru menyatakan sikap politik dan koalisinya dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Kendati begitu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Nurul Arifin berujar, partainya menargetkan arah politik 2024 nanti pada bulan Agustus 2023.
Baca Juga:
Legislator Golkar Imbau WNI di Rusia Ikut Imbauan KBRI Terkait Pemberontakan Wagner
"Sampai saat ini Golkar belum menentukan sikap. Jadi masih nggak mau buru-buru lah, tenang-tenang. Paling telat bulan Agustus lah," ujar Nurul di Jakarta, Selasa (27/6).
Menurut dia, sisa waktu tersebut akan dimanfaatkan Partai Golkar untuk mengatur strategis dalam menyikapi koalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan.
"Kalau kata Ketua Umum kami sih dua bulan ini lah kita akan tentukan kita mau berkoalisi dengan siapa," paparnya.
Baca Juga:
Kekhawatiran Sistem Pemilu Jadi Tertutup, Golkar: Jangan Semua Dimakan Partai
Artis lawas ini mengungkapkan, bahwa partai berlambang pohon beringin ini terus melakukan penjajakan koalisi dengan partai-partai politik peserta Pemilu.
"Koalisi tetap masih sangat dinamis lah ya," ungkapnya.
Disamping itu, lanjut Nurul, partainya menginginkan agar tercipta tiga poros koalisi dalam Pilpres 2024. Hal ini penting agar masyarakat disodorkan dengan banyak pilihan calon.
"Seandainya harus dua putaran juga tidak masalah. Toh itu sudah diakomodir juga dalam Undang-Undang," imbuhnya. (Asp)
Baca Juga:
Golkar Belum Dapat Undangan dari PDIP Bahas Dukungan Ganjar Pranowo
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar

Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?

Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai

Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes

Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
