GNPF MUI: Kami Minta Keadilan di Mata Hukum

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 05 Mei 2017
GNPF MUI: Kami Minta Keadilan di Mata Hukum

Massa yang tergabung dalam GNPF MUI melakukan aksi "long mars" menuju PN Jakarta Utara dari Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/4). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Tim advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera meminta MA mengawasi independensi majelis hakim PN Jakarta Utara dalam menjatuhkam vonis terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Kami meminta agar keadilan sama di mata hukum, tidak dibeda-bedakan. Kami mendukung majelis hakim bersikap independen dalam mengambil keputusan dan jangan sampai independensi ini tergerus dengan adanya desakan-desakan oleh para pimpinan," ujar Kapitra Ampera saat audiensi dengan pihak MA, di gedung MA, Jumat (5/5).

Kapitra menegaskan, aksi-aksi turun ke jalan selama ini dilakukan tidak berjalan begitu saja. Aksi selama ini karena ada sebab dan akibat.

Menurutnya, bukan hanya masyarakat muslim Jakarta saja yang tengah menunggu keadilan atas kasus penistaan agama oleh Ahok. Melainkan seluruh umat muslim di Indonesia.

"Kami bermunajat dan meminta agar majelis hakim berperilaku seadil-adilnya. Kami ada di dalam dan di luar guna mendukung independensi MA dalam mengambil keputusan. Jika keladilan sudah dilakukan di MA, maka tidak ada yang terluka hatinya," ucap Kapitra.

Sementara perwakilan GNPF lainnya, Muhammad Luthfie Hakim mengatakan, apa yang dituntut oleh JPU terhadap Ahok masih kurang memenuhi rasa keadilan.

"Kami harap MA sebagai benteng terakhir kami yang selalu independen dalam mengambil keputusan, jangan sampai salah mengambil keputusan karena keadilan ini akan dilihat oleh para seluruh rakyat Indonesia," kata Lutfhie.

Menanggapi itu, Made Rawa Aryawan, panitera MA mengapresiasi seluruh aspirasi yang disampaikan oleh pihak GNPF MUI. Pihak MA berjanji tidak akan ada intervensi yang akan dilakukan oleh pimpinan pemerintah atas putusan kasus Ahok.

"Hakim tidak boleh diintervensi serta didesak, walaupun dilakukan oleh dirinya sendiri dan ketua MA akan menjamin serta Mahkamah Agung harus dikontrol agar berjalan dengan baik," tukas Made.

"Nilai utama keadilan, adat istiadat serta agama akan dijunjung tinggi oleh MA," papar Made. (Ayp)

Baca juga berita lain tentang aksi GNPF MUI dalam artikel: 12 Delegasi GNPF MUI Diterima MA

#GNPF MUI #Sidang Ahok #Basuki Tjahaja Purnama
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok, menyinggung nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina. Namun, apakah berita ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Bagikan