Andika Pratama
MerahPutih.com - Langkah pemerintah Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke rapat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendapat kecaman dari sejumlah negara.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan, keputusan Indonesia mengizikan kedatangan Vladimir Putin di KTT G20 adalah langkah yang terlalu jauh.
Baca Juga
Sidang Parlemen Dunia di Bali Sepakati Resolusi Damai Rusia - Ukraina
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, mengecam tindakan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Australia dan sekutunya yang mencoba mengintervensi bahkan menekan Pemerintah Indonesia agar mengeluarkan Rusia dari "daftar tamu" KTT G20.
Menurut Arjuna, mereka tidak menghargai keputusan pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
“Mereka coba tekan pemerintah Indonesia agar mengambil keputusan sesuai kehendak dan kepentingan mereka," kata Arjuna, Jumat (25/3).
Menurut dia, tindakan Barat yang menginginkan semua negara menghukum Rusia tidak menghargai kedaulatan negara-negara lain untuk menilai perang Rusia-Ukraina sesuai dengan perspektif kepentingan nasionalnya.
Hal ini menurut Arjuna menunjukkan adanya sindrom kekuasaan kompleks (authority complex) dari negara-negara Barat untuk memaksa cara pandang Barat sebagai cara pandang global.
“Dunia hari ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang timpang dimana negara-negara NATO mencoba memainkan narasi yang hegemonik soal konflik Rusia-Ukraina dan mencoba memojokkan Indonesia," tambah Arjuna.
Baca Juga
GMNI meminta pemerintah Indonesia tidak mundur dengan keputusannya untuk tetap mengundang Rusia dalam KTT G20. Arjuna memuji keputusan pemerintah Indonesia yang sudah sesuai dengan prinsip politik bebas aktif.
GMNI berharap pemerintah tetap teguh dengan keputusannya, sebagai negara berdaulat Indonesia berhak mengambil keputusan tanpa intervensi negara lain.
“Kami dukung sikap pemerintah Indonesia untuk tetap mengundang Rusia. Karena dalam G20 tidak boleh ada negara yang mencoba meniadakan hak negara lain sebagai anggota KTT. Amerika dan gengnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang;" jelas Arjuna
Arjuna juga berharap pemerintah Indonesia tidak terpengaruh oleh tekanan Barat dan menyesuaikan politik internasionalnya dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan prinsip politik bebas aktif.
Yang wajib pemerintah Indonesia perjuangkan adalah kepentingan nasional bangsa Indonesia bukan terpengaruh hegemoni barat.
“Indonesia bukan anggota NATO. Jadi tidak perlu ikut dengan narasi hegemoni Amerika dan sekutunya. Indonesia harus fokus dengan kepentingan nasionalnya dan berdiri tegak di atas politik bebas aktif sebagai mandat konstitusi;" tutup Arjuna. (Knu)
Baca Juga
Bertemu Dubes Rusia, Pimpinan DPR Dorong Tercipta Damai di Ukraina
