Bertemu Dubes Rusia, Pimpinan DPR Dorong Tercipta Damai di Ukraina

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 24 Maret 2022
Bertemu Dubes Rusia, Pimpinan DPR Dorong Tercipta Damai di Ukraina

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar bertemu Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3). ANTARA/HO-Humas DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com -Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva di Ruang Delegasi, Nusantara III, Senayan, Jakarta, hari ini.

Dubes Lyudmila didampingi para staf Kedubes Rusia di RI, sementara Cak Imin didampingi Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan serta Wasekjen PKB Dita Indah Sari.

Baca Juga

Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut

Dalam keterangannya seusai pertemuan, Cak Imin berterima kasih kepada Dubes Lyudmila yang sudah berkunjung ke rumah rakyat di Senayan. Dalam kesempatan itu Cak Imin juga menyampaikan sejumlah pandangan.

“Tentu kita berharap segera tercipta suasana damai di Ukraina yang kita sangat khawatir Ukraina ini bisa menjadi pemicu perang global. Supaya tidak jadi pemicu kita berharap banyak pada rusia untuk mempercepat keadaan ini sehingga jadi lebih damai,” ujarnya.

Ketua Umum PKB ini menegaskan, suasana di Ukraina mengingatkan kita untuk membangun tata dunia baru yang lebih damai, tidak ada ketegangan militer antar negara.

“Tidak ada ketegangan antara barat dan timur yang penting kita ingin rusia menjadi motor utama lokomotif perdamaian tata dunia baru yang manusiawi, adil, demokratis, kemanusiaan dan damai,” paparnya.

Baca Juga

Cak Imin Pastikan Vladimir Putin Hadir di KTT G20 di Bali

Di pertemuan tersebut, Cak Imin berharap tata dunia baru itu yang betul-betul fair adil, tidak terjadi perang di timur tengah maupun perang di asia Selatan, harus tetap damai dan adil.

“Terima kasih Ibu Duta besar yang memberikan kita banyak pandangan sehingga kita semakin objektif dalam menilai perang yang paling penting perang harus bisa cepat dihentikan,” tuturnya.

Lalu bagaimana sikap Indonesia seharusnya, Cak Imin menekankan, yang paling pokok adalah Indonesia ingin ketegangan Rusia-Ukraina segera selesai.

“Segera mengakhiri perang dan Rusia mengatasi keadaan dengan cepat,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Cak Imin Isyaratkan 'Perang' Jika Posisi PKB di Kabinet Tergeser

#Muhaimin Iskandar #Rusia #Konflik Ukraina #Ukraina #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan