Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengajukan anggaran senilai Rp 92,2 miliar ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan fisik 2025. Hal itu terungkap lewat giat Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2024.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surakarta, Gatot Sutanto menyatakan dari hasil perhitungan Wali Kota Solo pada 2025, Solo membutuhkan anggaran Rp 92,2 miliar untuk pembangunan fisik. Dana sebesar itu untuk merealisasikan lima usulan prioritas pembangunan dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2024.
“Lima usulan itu didasari dari sejumlah hal prioritas yang sebelumnya sudah tertuang dalam Musrenbang tingkat kota yang juga sudah dibahas dalam musrenbang tingkat provinsi belum lama ini,” kata Gatot, Rabu (5/6).
Baca juga:
Pemkot tak Punya Dana untuk Piala AFF U-16, Gibran Sebut akan Carikan Solusi
Dia menjelaskan kelima usulannya adalah Pembangunan Velodrome, Penataan Talud Jl Samanhudi, Penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Beautifikasi Flyover Manahan, dan Pembangunan Pasar Kabangan. Total nilainya sekitar Rp 92,2 miliar.
“Kelima usulan tersebut selanjutnya akan dikerucutkan menjadi tiga atau bisa kurang dari tiga menimbang keterbatasan anggaran dari pemerintah provinsi,” ucap dia.
Baca juga:
Putusan MA Dianggap Melanggengkan Politik Dinasti Jokowi, Gibran Irit Bicara
Untuk usulan prioritas yang nantinya belum bisa terakomodir lewat anggaran APBD Provinsi di tahun 2025, lanjut dia, nantinya akan diupayakan untuk menggunakan bantuan pihak ketiga alias dana CSR. Hal ini sesuai dengan arahan dari Pemprov Jateng saat Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Kamis siang itu.
Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengungkapkan giat Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2024 itu sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo dimana dalam setiap pembangunan harus direncanakan dengan baik.
Baca juga:
Jokowi Jelaskan Peran Besar BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan
Pemprov Jateng dalam hal ini merasa perlu menggelar forum diskusi tersebut agar terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan kerjasama antara Pemprov Jateng dengan pemerintah pusat maupun Pemprov Jateng dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
“Awalnya kita mintakan 15 usulan, kemudian kita kerucutkan menjadi lima usulan. Hal ini akan kami kaji dengan tim di provinsi bersama dengan DPRD. Tentu tidak semua usulan bisa kita akomodir karena keterbatasan anggaran juga,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
