PKS Ultimatum Gerindra, Urusan Wagub Baru DKI Selesai Akhir Tahun!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 20 Desember 2018
PKS Ultimatum Gerindra, Urusan Wagub Baru DKI Selesai Akhir Tahun!

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak sependapat dengan Partai Gerindra yang menyatakan pembahasan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta akan selesai bulan Maret 2019 mendatang. Pembahasan Wagub bisa diselesaikan akhir tahun 2018.

"Kita melihatnya itu lama (pembahasan Wagub DKI kelar di bulan Maret). Karena seharusnya 2018 udah selesai," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, Rabu (19/12).

Hingga kini, PKS masih menunggu jadwal Gerindra untuk melakukan pertemuan membicarakan mekanisme uji kelayakan atau fit and proper test DKI 2.

Mengingat pembahasan terkait DKI 2 selalu menghadapi jalan buntu. Keduanya hingga saat ini belum juga selesai memperdebatkan pembicaraan mengenai mekanisme uji kelayakan Wagub DKI Jakarta

Adapun rencana awal kedua partai itu harusnya melakukan pertemuan pada 4 Desember lalu di kantor DPW PKS. Namun Gerindra membatalkan pertemuan itu lantaran pengurus partai yang menjabat sebagai anggota di DPRD DKI Jakarta menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek) di kota Semarang, Jawa Tengah.

Abdurrahman Suhaimi Ketua Fraksi PKS
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi (Asropih)

"Kita nanti ngikut jadwal beliau (Gerindra) lah. fraksi memfasilitasi baik Pak Agung maupun Syaikhu nanti, memperkenalkan diri. Belum dijadwal tapi akan segera," tuturnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif memastikan penentuan Wagub DKI Jakarta oleh lalu tak akan rampung pada tahun 2018 ini.

"Sepertinya ga bisa (selesai tahun ini). Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan," kata Syarif saat dihubungi wartawan, Selasa (18/12).

Syarif pun berjanji, partai pengusung akan merampungkan persoalan orang nomor dua ini sebelum Pilpres 2019 mendatang. Sekiranya pada bulan Maret.

"Saya sih harapan saya dari Geridra DKI ingin sebelum Pilpres sudah selesai ya, sebelum bulan Maret lah ya," tegasnya. (Asp)

#PKS #Gerindra #Wagub DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Menurut Sugiono, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diusut tuntas.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Bagikan