Gerindra Tuding PKS Penyebab Mandeknya Pemilihan Wagub DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 27 November 2019
Gerindra Tuding PKS Penyebab Mandeknya Pemilihan Wagub DKI

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif memastikan proses pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta tak mengalami perkembangan bila partai keadilan sejahtera (PKS) tak memilih nama baru dari Gerindra sebagai pengganti Sandiaga Uno.

"Optimis mandek lagi (kalau PKS enggak pilih calon dari Gerindra)," kata Syarif di Jakarta, Rabu (27/11).

Baca Juga:

PKS Ngebet Dapat Jatah Kursi Wagub DKI

Ada dua kemungkinan nama cawagub berasal dari PKS tak berjalan mulus dalam proses pemilihan DKI 2. Pertama, karena figurnya tak dikenal dan kurangnya lobi-lobi ke Fraksi DPRD DKI.

"Penyebabnya bisa dua hal, karena calonnya dan komunikasinya," papar dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta ini pun meminta PKS untuk memilih satu nama dari empat yang diusulkan Gerindra menjadi calon Wagub. Dalam pemilihan ini Gerindra menyerahkan sepenuhnya pada PKS.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Adapun empat nama anyar Gerindra yang diajukan ke PKS jadi cawagub DKI, yakni Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, dan Ketua DPP Partai Gerindra Ariza Patria.

"Kita minta dipilih satu dari empat," tutur anggota DPRD DKI Jakarta itu.

Setelah dipilih satu nama dari Gerindra, nantinya ada dua nama cawagub dari PKS satu dan Gerindra satu. Kemudian mereka bertarung untuk merebut jabatan Wagub DKI.

"Ketentuan UU kan satu-satu. pokonya dua untuk dipilih," paparnya.

Baca Juga:

PKS Diminta Pilih Satu Satu Cawagub dari Gerindra

Sementara itu, kader PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan masih mempertimbangkan dan mempelajari empat nama yang diusulkan Gerindra menjadi kandidat Cawagub DKI.

"Tapi yang penting itu hasilnya nanti. Surat resminya itu dari DPP tentu ditanda tangani oleh 2 partai pengusung itu siapa. Itu yang kita tunggu," papar Suhaimi. (Asp)

#PKS #Gerindra #Wagub DKI Jakarta #PKS Gerindra Rebutan Wagub DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan