Gerindra Persilakan Kaesang Maju Pilkada Depok

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 19 Juni 2023
Gerindra Persilakan Kaesang Maju Pilkada Depok

Kaesang Pangarep. (Foto: Instagram@kaesangp)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kota Depok H. Nuroji mempersilakan jika putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok pada Pilkada serentak yang digelar 2024.

"Kaesang mau maju ya monggo-monggo aja, siapapun mau maju silakan. Dulu juga ada dari Kediri yang maju pilkada Depok (Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail). Depok merupakan kota terbuka, buat saya tidak ada masalah," kata Nuroji usai acara Workshop Pendidikan Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Depok, Senin.

Baca Juga:

FX Rudy: Kaesang Masuk PDIP, Baru Saya Kampanyekan

Nuroji mengatakan tinggal nanti masyarakat saja yang menentukan pilihannya. Sekarang ada yang mau menaikkan rating Kaesang Pengarep ya tidak apa-apa atau ada yang numpang populer silakan saja.

Namun, kata dia Gerindra hingga saat ini belum mengurus Pilkada Depok, kalaupun ada yang bicara tentang pilkada hanya untuk meramaikan saja.

"Jadi ya gimik-gimik untuk meramaikan saja," ujar Nuroji yang juga anggota DPR RI.

Dikatakannya Gerindra belum punya calon karena belum berpikir untuk mengusung siapa dalam pilkada serentak 2024. "Gerindra belum punya pilihan, belum punya calon untuk maju pilkada Depok," tegasnya.

Baca Juga:

Gibran Minta Kaesang Blusukan ke Depok

Nuroji juga menegaskan partainya belum memasang radar untuk menjaring calon wali Kota Depok, karena di Gerindra punya adab kalau lagi berbicara mengenai pencalonan presiden jangan membahas pilkada dahulu.

Dikatakannya saat ini Gerindra Depok fokus pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2024.

"Target untuk perolehan kursi DPRD Depok 14 kursi dan perolehan suara capres Prabowo Subianto mencapai 60 persen," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Kaesang Nyatakan Siap Jadi Depok Pertama, Jokowi: Tugas Orangtua Merestui dan Mendoakan

#DPR RI #Depok
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Bagikan