Gerindra: Kalau Ingin Jegal Anies, Jangan Pakai Cara Tak Elegan

Merahputih.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik menduga ada motif politik dari pernyataan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut Pemprov DKI lepas tanggung jawab terkait penyaluran bansos sembako bagi 1,1 juta warga DKI.

"Kelihatan sekali perseteruan politiknya. Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan. Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat," kata Taufik di Jakarta, Jumat (8/5).

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Ajukan Perpanjangan PSBB

Tak hanya berbau politik, tuduhan tersebut juga dinilai menyakiti hati masyarakat Jakarta yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

"Tuduhan Menkeu Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies yang sejak awal tanggap dan cepat menangani COVID-19," terang dia.

Bahkan, Taufik tak ragu menyebut pernyataan Sri Mulyani itu merupakan hoaks. "Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoaks," jelas dia.

Taufik menegaskan Pemprov DKI lebih dulu membagikan bansos daripada Pemerintah pusat. DKI dinilai paling siap menghadapi pandemic COVID-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.

"Untuk pembagian bansos Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar. Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?," tanya Taufik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran bansos untuk masyarakat ibu kota dan anggaran bansos DKI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk 1,1 juta warga.

Hal itu disampaikan Menkeu Sri pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menkeu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/7) kemarin.

Baca Juga:

Anak Buah Anies Tunggu Arahan Luhut Terkait Mekanisme Larangan Mudik

Sri mengaku mendapat informasi Pemprov DKI tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta. Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," jelasnya. (Asp)