Gerindra Janji Cabut Program Kartu Tani yang Bikin Petani Kesulitan Dapat Pupuk

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Februari 2024
Gerindra Janji Cabut Program Kartu Tani yang Bikin Petani Kesulitan Dapat Pupuk

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. (Foto: Gerindra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra menggelar kampanye akbar Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada Kamis (8/7), yang merupakan kandang banteng atau PDI Perjuangan.

Kampanye ini juga dihadiri sejumlah pimpinan TKN Prabowo-Gibran seperti Komjen Pol (purn) Chondro Kirono, Sudaryono, Juri Ardiantoro, Edi Buiarso, dan Mohammad Hekal.

Baca Juga:

Prabowo Rayakan HUT ke-16 Gerindra

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan optimisme atas potensi kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah dengan satu putaran.

"Saya semakin yakin bahwa Insya Allah Prabowo-Gibran menang di Jawa Tengah dengan satu putaran," kata Muzani.

Muzani menyampaikan, beberapa program prioritas Prabowo Gibran seperti mempermudah akses pupuk subsidi kepada seluruh petani di Indonesia.

Ia mengatakan, masalah kelangkaan pupuk subsidi akan dibereskan dengan cepat, salah satunya dengan mencabut kartu tani yang dinilai mempersulit petani untuk dapat pupuk subsidi.

"Masalah pupuk adalah masalah yang akan segera dituntaskan Pak Prabowo ketika beliau dilantik menjadi presiden nanti. Mempermudah akses pupuk subsidi kepada petani sama dengan kita berkomitmen untuk memberantas rantai kemiskinan di Indonesia," ujar Muzani.

"Termasuk program minum susu dan makan siang gratis adalah upaya Prabowo untuk menyiapkan generasi unggul pada usia Indonesia 100 tahun," imbuhnya.

Wakil Ketua TKN ini juga menyampaikan, Prabowo-Gibran ketika terpilih menjadi presiden akan melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang pro rakyat seperti BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Lansia, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya.

"Program-program Pak Jokowi yang sudah baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan manfaatnya oleh Pak Prabowo, supaya kemiskinan di Indonesia bisa kita hilangkan. Mulai dari BPJS, PKH, BLT, Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan seterusnya," katanya.

Program Kartu Tani merupakan salah satu program nasional era Presiden Joko Widodo, di bidang pertanian yang bertujuan sebagai sarana dalam mengoptimalkan kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani. (Asp)

Baca Juga:

Prabowo Angkat Peran Kader Muda Gerindra dalam Rekonsiliasi dengan Jokowi

#Gerindra #Petani #Pemilu #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Thomas menjelaskan telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Umum Gerindra sejak Maret 2025 dan resmi keluar dari partai per 31 Desember 2025
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Berita
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI sepenuhnya berasal dari Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Indonesia
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Prasetyo Hadi menambahkan Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Indonesia
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Semua calon yang diajukan melalui surat Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan, termasuk melepas keanggotaan di partai politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Jenderal, Gak Cuma Jago Cangkul di Sawah
Bagi Prabowo, indikator keberhasilan kepemimpinannya adalah ketika kesejahteraan petani meningkat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Jenderal, Gak Cuma Jago Cangkul di Sawah
Indonesia
Prabowo: Indonesia Tak Akan Merdeka Tanpa Jasa Petani
Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran vital petani dalam perjuangan kemerdekaan dan keberhasilan swasembada pangan sebagai syarat kedaulatan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo: Indonesia Tak Akan Merdeka Tanpa Jasa Petani
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan