Gerindra Janji Cabut Program Kartu Tani yang Bikin Petani Kesulitan Dapat Pupuk

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Februari 2024
Gerindra Janji Cabut Program Kartu Tani yang Bikin Petani Kesulitan Dapat Pupuk

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. (Foto: Gerindra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra menggelar kampanye akbar Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada Kamis (8/7), yang merupakan kandang banteng atau PDI Perjuangan.

Kampanye ini juga dihadiri sejumlah pimpinan TKN Prabowo-Gibran seperti Komjen Pol (purn) Chondro Kirono, Sudaryono, Juri Ardiantoro, Edi Buiarso, dan Mohammad Hekal.

Baca Juga:

Prabowo Rayakan HUT ke-16 Gerindra

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan optimisme atas potensi kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah dengan satu putaran.

"Saya semakin yakin bahwa Insya Allah Prabowo-Gibran menang di Jawa Tengah dengan satu putaran," kata Muzani.

Muzani menyampaikan, beberapa program prioritas Prabowo Gibran seperti mempermudah akses pupuk subsidi kepada seluruh petani di Indonesia.

Ia mengatakan, masalah kelangkaan pupuk subsidi akan dibereskan dengan cepat, salah satunya dengan mencabut kartu tani yang dinilai mempersulit petani untuk dapat pupuk subsidi.

"Masalah pupuk adalah masalah yang akan segera dituntaskan Pak Prabowo ketika beliau dilantik menjadi presiden nanti. Mempermudah akses pupuk subsidi kepada petani sama dengan kita berkomitmen untuk memberantas rantai kemiskinan di Indonesia," ujar Muzani.

"Termasuk program minum susu dan makan siang gratis adalah upaya Prabowo untuk menyiapkan generasi unggul pada usia Indonesia 100 tahun," imbuhnya.

Wakil Ketua TKN ini juga menyampaikan, Prabowo-Gibran ketika terpilih menjadi presiden akan melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang pro rakyat seperti BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Lansia, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya.

"Program-program Pak Jokowi yang sudah baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan manfaatnya oleh Pak Prabowo, supaya kemiskinan di Indonesia bisa kita hilangkan. Mulai dari BPJS, PKH, BLT, Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan seterusnya," katanya.

Program Kartu Tani merupakan salah satu program nasional era Presiden Joko Widodo, di bidang pertanian yang bertujuan sebagai sarana dalam mengoptimalkan kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani. (Asp)

Baca Juga:

Prabowo Angkat Peran Kader Muda Gerindra dalam Rekonsiliasi dengan Jokowi

#Gerindra #Petani #Pemilu #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Bagikan