Gerindra Jamin Koperasi Merah Putih akan Jadi Kunci Utama Desa Bakal Sejahtera

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 23 Juli 2025
Gerindra Jamin Koperasi Merah Putih akan Jadi Kunci Utama Desa Bakal Sejahtera

Presiden Prabowo resmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, secara tegas mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/7). Program yang melibatkan lebih dari 80.000 koperasi ini dianggap sebagai perwujudan nyata ekonomi Pancasila.

Menurut Budisatrio, inisiatif ini merefleksikan visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai pemerataan ekonomi dengan membangun perekonomian mulai dari tingkat desa. Hal ini mencakup pembukaan akses pasar, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pokok, hingga penyediaan infrastruktur dasar.

“Koperasi merupakan jawaban atas masalah ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kemajuan desa. Warga desa dapat berhimpun untuk menerapkan sistem perekonomian dengan asas gotong royong dan kekeluargaan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi," ujar Budisatrio, Selasa (22/7).

Program Kopdes/Kopkel Merah Putih merupakan langkah konkret memperkuat ekonomi desa. Tujuannya adalah memastikan masyarakat desa memiliki akses langsung ke pasar, pembiayaan, serta infrastruktur logistik dan kebutuhan dasar.

Baca juga:

80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia

Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia

Koperasi juga dipandang sebagai jawaban atas masalah ekonomi struktural di desa, seperti rantai pasok yang tidak efisien, harga komoditas yang mahal, serta ketergantungan pada tengkulak dan pinjaman ilegal akibat terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal.

"Selama ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha di desa sering dirugikan karena sistem rantai pasok yang tidak berpihak pada produsen kecil," jelas Budisatrio.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang untuk menyerap dan mengakomodasi komoditas dari pedesaan, sekaligus menyediakan akses mendasar untuk menopang dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Model Kopdes/Kopkel Merah Putih terdiri dari tujuh unit usaha inti yakni toko sembako, klinik desa, apotek, cold storage, layanan simpan pinjam, unit logistik, dan kantor koperasi. Semua unit ini terhubung langsung dengan BUMN strategis seperti BULOG, Pertamina, Biofarma, dan Pupuk Indonesia.

Dengan sistem terintegrasi ini, diharapkan warga desa tidak lagi bergantung pada perantara yang merugikan. Mereka dapat mengakses kebutuhan pokok dan menjual hasil panen dengan harga yang layak.

"Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar unit usaha, tetapi wadah utama untuk membuat desa kita naik kelas, sejahtera, dan makmur. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memperbaiki ketimpangan," tegas Budisatrio, seraya menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI untuk mengawal dan menyukseskan program ini.

Baca juga:

Prabowo Warning Keras: Jangan Coba-Coba Jadi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 80.000 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7).

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa peluncuran ini bertujuan memangkas rantai distribusi yang panjang dan membantu memenuhi kebutuhan petani, peternak, serta nelayan.

Koperasi-koperasi ini akan memiliki beragam unit usaha, termasuk gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam. Selain itu, mereka juga didorong untuk mengembangkan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

Pemerintah optimistis koperasi berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk masyarakat desa. Selain unit yang telah terbentuk, pemerintah juga menyiapkan 108 koperasi percontohan sebagai model bagi desa lain. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan ini dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

#Koperasi #Merah Putih #Koperasi Merah Putih #Gerindra #DPR #DPRD
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Bagikan