Gerindra Jamin Koperasi Merah Putih akan Jadi Kunci Utama Desa Bakal Sejahtera

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 23 Juli 2025
Gerindra Jamin Koperasi Merah Putih akan Jadi Kunci Utama Desa Bakal Sejahtera

Presiden Prabowo resmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, secara tegas mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/7). Program yang melibatkan lebih dari 80.000 koperasi ini dianggap sebagai perwujudan nyata ekonomi Pancasila.

Menurut Budisatrio, inisiatif ini merefleksikan visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai pemerataan ekonomi dengan membangun perekonomian mulai dari tingkat desa. Hal ini mencakup pembukaan akses pasar, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pokok, hingga penyediaan infrastruktur dasar.

“Koperasi merupakan jawaban atas masalah ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kemajuan desa. Warga desa dapat berhimpun untuk menerapkan sistem perekonomian dengan asas gotong royong dan kekeluargaan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi," ujar Budisatrio, Selasa (22/7).

Program Kopdes/Kopkel Merah Putih merupakan langkah konkret memperkuat ekonomi desa. Tujuannya adalah memastikan masyarakat desa memiliki akses langsung ke pasar, pembiayaan, serta infrastruktur logistik dan kebutuhan dasar.

Baca juga:

80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia

Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia

Koperasi juga dipandang sebagai jawaban atas masalah ekonomi struktural di desa, seperti rantai pasok yang tidak efisien, harga komoditas yang mahal, serta ketergantungan pada tengkulak dan pinjaman ilegal akibat terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal.

"Selama ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha di desa sering dirugikan karena sistem rantai pasok yang tidak berpihak pada produsen kecil," jelas Budisatrio.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang untuk menyerap dan mengakomodasi komoditas dari pedesaan, sekaligus menyediakan akses mendasar untuk menopang dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Model Kopdes/Kopkel Merah Putih terdiri dari tujuh unit usaha inti yakni toko sembako, klinik desa, apotek, cold storage, layanan simpan pinjam, unit logistik, dan kantor koperasi. Semua unit ini terhubung langsung dengan BUMN strategis seperti BULOG, Pertamina, Biofarma, dan Pupuk Indonesia.

Dengan sistem terintegrasi ini, diharapkan warga desa tidak lagi bergantung pada perantara yang merugikan. Mereka dapat mengakses kebutuhan pokok dan menjual hasil panen dengan harga yang layak.

"Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar unit usaha, tetapi wadah utama untuk membuat desa kita naik kelas, sejahtera, dan makmur. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memperbaiki ketimpangan," tegas Budisatrio, seraya menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI untuk mengawal dan menyukseskan program ini.

Baca juga:

Prabowo Warning Keras: Jangan Coba-Coba Jadi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 80.000 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7).

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa peluncuran ini bertujuan memangkas rantai distribusi yang panjang dan membantu memenuhi kebutuhan petani, peternak, serta nelayan.

Koperasi-koperasi ini akan memiliki beragam unit usaha, termasuk gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam. Selain itu, mereka juga didorong untuk mengembangkan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

Pemerintah optimistis koperasi berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk masyarakat desa. Selain unit yang telah terbentuk, pemerintah juga menyiapkan 108 koperasi percontohan sebagai model bagi desa lain. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan ini dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

#Koperasi #Merah Putih #Koperasi Merah Putih #Gerindra #DPR #DPRD
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Bagikan