Gerindra DIY Sebut Kenaikan UMP Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 30 November 2024
Gerindra DIY Sebut Kenaikan UMP Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ketua DPD Partai Gerindra DIY, Danang Wicaksana Sulistya. (Foto: Dok/Gerindra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengumumkan penetapan rata-rata Upah Minimum Nasional (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

Menyikapi hal itu, Ketua DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Danang Wicaksana Sulistya, menyambut baik atas kebijakan Prabowo yang resmi mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen.

"Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum pekerja. Kami di Gerindra Yogyakarta sangat mendukung langkah ini dan berharap dampaknya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia," ujar Danang, Sabtu (30/11).

Baca juga:

Politikus Gerindra Sebut Keterlibatan Partai Coklat di Pilkada Adalah Hoaks

Kenaikan 6,5 persen ini, diharapkan Danang, mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Danang Wicaksana Sulistya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penetapan upah minimum ini.

Menurutnya, pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca juga:

Pengusaha dan Buruh Diminta Terima Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk mendukung kebijakan ini. Semoga kebijakan ini menjadi langkah awal bagi peningkatan kualitas hidup pekerja di Indonesia," tambah Danang.

Kenaikan upah minimum 2025 ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian secara nasional. (Asp)

#Gerindra #UMP #Kenaikan Upah #Ekonomi Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Indonesia
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Prabowo selama ini selalu memberikan Gibran ruang untuk bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Indonesia
Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy Sebut 115 UU Harus Diubah untuk Benahi Ekonomi Indonesia
Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menilai sekitar 115 UU perlu diubah karena dinilai berpihak pada ekonomi neoliberalisme.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy Sebut 115 UU Harus Diubah untuk Benahi Ekonomi Indonesia
Indonesia
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada instruksi kepada kader partainya untuk membangun atau menguasai SPPG maupun dapur program MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Indonesia
DPR Soroti IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Investor Mulai Khawatir?
Komisi XI DPR menyoroti lemahnya nilai tukar rupiah dan IHSG. DPR pun meminta kepercayaan investor dijaga.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Soroti IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Investor Mulai Khawatir?
Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Bagikan