Gerindra Buka Suara soal Perubahan Nama KKIR Jadi Koalisi Indonesia Maju

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 02 September 2023
Gerindra Buka Suara soal Perubahan Nama KKIR Jadi Koalisi Indonesia Maju

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi ini menyatakan mendukung Ketum Gerindra sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan perubahan nama koalisi disampaikan langsung Prabowo Subianto di perayaan HUT ke-25 PAN beberapa waktu lalu. Penamaan tersebut sebagai respons adanya dukungan dari Partai Golkar dan PAN.

Baca Juga

PKB Libatkan Para Kiai Bahas Koalisi dengan NasDem

"Penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi spontan pada perayaan HUT PAN, Selasa 29 Agustus 2023 di Hotel Sultan, karena Pak Prabowo melihat ada penambahan dua partai dalam koalisi yaitu PAN dan Golkar, serta PBB sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9).

Wakil Ketua DPR RI inj menyebut sebelum memutuskan menggunakan nama Koalisi Indonesia Maju, Prabowo terlebih dulu meminta persetujuan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Pada momentum tersebut terungkap bahwa Cak Imin mengaku tidak keberatan dengan nama Koalisi Indonesia Maju.

"Saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo yamg mengacu bahwa semua partai koalisi adalah bagian dari kabinet indonesia maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program pak Jokowi,” ucap Dasco.

"Sehingga pemilihan nama itu langsung diumumkan saat kata sambutan dari Pak Prabowo," imbuhnya.

Baca Juga

Demokrat Sebut Anies Mengkhianati Piagam Koalisi

Dasco menambahkan, perubahan nama koalisi sebenarnya bukan pertanda membubarkan koalisi yang telah disepakati lebih dahulu antara Gerindra dan PKB. Menurutnya, Cak Imin juga tetap berhak menentukan cawapres.

"Karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi, bahkan dalam pidatonya pak Prabowo meyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama pak Muhaimin," ungap Dasco.

Dasco menegaskan Gerindra tidak pernah menanggapi pernyataan Cak Imin maupun elite PKB lainnya yang merasa tidak mendapatkan informasi tentang perubahan nama koalisi.

“Karena ada nama koalisi yang baru, semata untuk menjaga soliditas koalisi, namun secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB. serta kami tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PKB Dipersilakan Pamitan dari Koalisi Indonesia Maju

#Sufmi Dasco Ahmad #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendapatkan informasi adanya dugaan 8 WNI itu menjadi korban penipuan lowongan kerja satpam di luar negeri.
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Indonesia
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 27 Agustus 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026, Siap Mundur jika Gagal
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
Alasan Ketum PWI Cabut Laporan Polisi Hotman Paris Setelah Maksi Bareng Dasco
Ketua Umum PWI Akhmad Munir memastikan laporan polisi terhadap Hotman Paris dicabut setelah pertemuan damai difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Juli 2026
Alasan Ketum PWI Cabut Laporan Polisi Hotman Paris Setelah Maksi Bareng Dasco
Bagikan