Gerindra Buka Peluang Riza Patria Maju Pilgub DKI 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Juli 2022
Gerindra Buka Peluang Riza Patria Maju Pilgub DKI 2024

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai politik sudah mulai mencari dan memunculkan kader untuk didorong maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Salah satunya Partai Gerindra.

Ketua DPD Gerindra DKI yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, berpeluang besar diusung maju sebagai calon Gubernur DKI pada Pilkada DKI Jakarta nanti.

Baca Juga:

Gerindra Deklarasi Prabowo Capres 2024 Akhir Juli

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, potensi partainya mengusung Riza di Pilgub DKI 2024 terus ada.

"Yang jelas kita ingin mendorong kader untuk menjadi cagub pada pilkada yang akan datang," ujar Fadli di Jakarta, yang dikutip Rabu (6/7).

Anggota DPR RI ini mengatakan, saat ini Gerindra masih fokus mempersiapkan pencalonan presiden dan calon anggota legislatif. Mengingat, kedua pemilihan ini akan dilaksanakan pada Februari 2024.

"Jadi, yang pertama dipersiapkan adalah pileg dengan pilpres karena proses tahun pemilu ini sudah berjalan dari beberapa waktu yang lalu, untuk verifikasi dan lain-lain," katanya.

Sementara, terkait pemilihan kepala daerah, proses pencalonan masih memiliki waktu lebih luang lantaran pemilihan dilakukan pada November 2024.

"Saya kira, struktur partai juga menyiapkan, termasuk fraksi-fraksi, semua partai saya kira melakukan itu," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra Deklarasi Prabowo Capres 2024 Akhir Juli

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilkada Dki #Pilkada 2024 #Ahmad Riza Patria
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan