Gerindra Bocorkan Peluang Gagal 3 Cawagub DKI Jagoan PKS

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 07 Februari 2019
Gerindra Bocorkan Peluang Gagal 3 Cawagub DKI Jagoan PKS

Partai Keadilan Sejahter (PKS) bersama calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta melakukan safari politik ke Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, pada Senin (28/1) siang. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra masih malakukan rangkaian seleksi kepada tiga kandidat calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta dengan melaksanakan proses fit and proper test.

Ketiga kandidat yang diusulkan PKS yakni Abdurahman Suhaimi, Agung Yulinato dan Ahmad Syaikhu. Namun, Gerindra membocorkan adanya peluang mereka bertiga semuanya bisa tidak lolos seleksi.

"Bisa tiga-tiganya enggak lolos, jadi fit and proper test diulang," kata Wakil ketua DPW Gerindra DKI Jakarta, Syarif, saat ditemui di Balai Kota DKI, Kamis (7/2).

Pertemuan PKS dan Gerindra terkait wagub DKI Jakarta
Pertemuan pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) sore. Foto: MP/Asropih

Syarif menjelaskan ada dinamikan baru dalam uji kelayakan dan kepatutan karena tim panelis menemukan gagasan baru mengenai beberapa isu krusial mesti dicari jalan keluarnya oleh para Kandidat.

Menurut Syarif, isu yang baru muncul ini bukan persoalan yang sepele dan tak menutup kemungkinan ketiga cawagub tak lolos seleksi fit and proper test sehingga proses seleksi sewaktu bisa ulang.

"Dinamikanyan bagus. Ada beberapa gagasan yang tajam yang harus dikonfirmasi ke kandidat soal keberpihakan terhadap PKL, terus mengatasi konflik tata ruang. Baik untuk kepentingan kelompok masyarakat menengah ketas. Maupun masyarakat kelas bawah," tutur dia.

panelis cawagub dki
Diskusi antara tim panelis fit and proper test cawagub DKI dan beberapa tokoh yang berlangsung di Hotel Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta. (MP/Asropih)

Sebelumnya, tim panelis fit and proper test calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta telah nelakukan pertemuan dengan agenda Focus Group Discussion di Hotel Aston Priority, Jalan TB. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (3/2) kemarin.

FGD tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan fit and proper test yang bertujuan untuk mendengarkan masukan dari para tokoh Jakarta itu.

Tokoh yang dilibatkan yakni, Amir Hamzah, (Pengamat Kebijakan Publik), Kamsul Hasan (Ketua Dewan Kehormatan PWI), Yayat Supriatna (Pengamat Tata Kota), Budi Wibowo (akademisi), Sugianto (pengusaha), Rakhmat (Serikat Pedagang Pribumi Sejahtera), dan M. Sidik (Humanika). (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #Gerindra #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
PKS mendesak Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Kepemilikan saham bir dinilai tidak pantas secara etika publik dan berisiko bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Indonesia
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Thomas menjelaskan telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Umum Gerindra sejak Maret 2025 dan resmi keluar dari partai per 31 Desember 2025
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Berita
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI sepenuhnya berasal dari Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Prasetyo Hadi menambahkan Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Indonesia
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Semua calon yang diajukan melalui surat Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan, termasuk melepas keanggotaan di partai politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Bagikan