Generasi Milenial Dominasi Pembelian Sukuk Ritel Perdana 2022 Rp 18,4 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Maret 2022
Generasi Milenial Dominasi Pembelian Sukuk Ritel Perdana 2022 Rp 18,4 Triliun

Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penerbitan sukuk ritel pertama tahun 2022 dengan seri SR016 mencapai Rp 18,4 triliun selama masa penawaran dari tanggal 25 Februari sampai 17 Maret 2022. Tercatat SR016 berhasil menarik sebanyak 44.579 investor dari seluruh provinsi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mencatat, rata-rata pemesanan SR016 adalah senilai Rp 412,96 juta, yang juga merupakan terendah sepanjang penerbitan SBN ritel yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable) dengan platform e-SBN, sebagai dampak dari penurunan maksimum pemesanan menjadi Rp 2 miliar per investor.

Baca Juga:

Pemerintah Serap Rp 19 Triliun dari 7 Surat Utang dengan Bunga Capai 6,8 Persen


Generasi Y atau milenial yang membeli SR016 tercatat sebanyak 18.416 orang atau 41,31 persen dari total investor, merupakan yang terbesar sepanjang penerbitan SBSN ritel tradable dengan platform e-SBN dengan total pembelian Rp 3,57 triliun atau 19,41 persen dari total penjualan.

Sementara itu, generasi Z yang membeli SR016 tercatat sebanyak 586 investor atau 1,31 persen dari total investor, yang merupakan yang terbesar sepanjang penerbitan SBSN ritel tradable dengan platform e-SBN dengan total pembelian Rp 149,52 miliar atau 0,81 persen dari total penjualan.

DJPPR Kemenkeu mencatat jumlah investor yang membeli SR016 dengan nominal Rp 1 juta sebanyak 3.008 investor atau 6,75 persen dari total investor, sehingga proporsinya terhadap total investor merupakan yang paling besar sepanjang penerbitan SBN ritel dengan platform e-SBN.

Dari sisi profesi, investor wiraswasta mencatat nominal pembelian terbesar yaitu Rp 7,13 triliun atau 38,73 persen dari total penjualan, sedangkan pegawai swasta merupakan jumlah investor terbanyak yaitu 14.344 investor atau 32,18 persen dari total investor.

Namun, dominasi investor wiraswasta dari sisi nominal pemesanan dan pegawai swasta dari sisi jumlah investor mengalami penurunan dibandingkan seri sebelumnya.

Adapun partisipasi investor ASN/TNI/Polri pada SR016 adalah sebesar Rp 927,94 miliar atau 5,04 persen dari total penjualan dengan jumlah investor sebanyak 2.990 atau 6,71 persen dari total investor, di mana partisipasi ini meningkat dibandingkan seri SR014 dan SR015.

Penjualan Sukuk. (Foto: Antara)
Penjualan Sukuk. (Foto: Antara)

Nominal penjualan terbesar terjadi di provinsi DKI Jakarta, yaitu Rp 6,81 triliun atau 36,99 persen dari total penjualan yang berasal dari 13.876 investor atau 31,13 persen total investor, sehingga dominasinya relatif sama dengan berbagai seri SBSN ritel sebelumnya.

Tercatat pula porsi penjualan SR016 di Wilayah Indonesia Timur adalah sebesar 1,06 persen dari total volume penjualan, dengan porsi investor sebanyak 0,93 persen dari total investor, sehingga menjadi yang paling tinggi sepanjang penerbitan SBSN ritel dengan platform e-SBN.

Di sisi lain, penjualan SR016 di Wilayah Indonesia Tengah mengalami sedikit penurunan dibandingkan seri sebelumnya. Dalam penerbitan SR016, jumlah investor baru tercatat sebanyak 20.293 investor atau 45,52 persen dari total investor, dengan nominal pembelian sebesar Rp 6,19 triliun atau 33,63 persen dari total penjualan. (Asp)

Baca Juga:

APBN di Januari 2022 Surplus, Pembiayaan Dari Utang Nyusut Rp 3 Triliun

#Utang #Surat Utang Negara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Perusahaan Swasta Mulai Beli Patriot Bond, Jatuh Tempo 21 Oktober 2032
Danantara Indonesia, melalui holding investasi PT Danantara Investment Management (DAM) menawarkan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) tanpa melalui penawaran umum secara bertahap tahun 2025 tahap I alias Patriot Bond.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Perusahaan Swasta Mulai Beli Patriot Bond, Jatuh Tempo 21 Oktober 2032
Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Indonesia
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Langkah ini, penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap utang proyek yang dikerjakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Indonesia
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Indonesia
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Bagikan