Generasi Milenial Dominasi Pembelian Sukuk Ritel Perdana 2022 Rp 18,4 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Maret 2022
Generasi Milenial Dominasi Pembelian Sukuk Ritel Perdana 2022 Rp 18,4 Triliun

Uang Rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penerbitan sukuk ritel pertama tahun 2022 dengan seri SR016 mencapai Rp 18,4 triliun selama masa penawaran dari tanggal 25 Februari sampai 17 Maret 2022. Tercatat SR016 berhasil menarik sebanyak 44.579 investor dari seluruh provinsi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mencatat, rata-rata pemesanan SR016 adalah senilai Rp 412,96 juta, yang juga merupakan terendah sepanjang penerbitan SBN ritel yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable) dengan platform e-SBN, sebagai dampak dari penurunan maksimum pemesanan menjadi Rp 2 miliar per investor.

Baca Juga:

Pemerintah Serap Rp 19 Triliun dari 7 Surat Utang dengan Bunga Capai 6,8 Persen


Generasi Y atau milenial yang membeli SR016 tercatat sebanyak 18.416 orang atau 41,31 persen dari total investor, merupakan yang terbesar sepanjang penerbitan SBSN ritel tradable dengan platform e-SBN dengan total pembelian Rp 3,57 triliun atau 19,41 persen dari total penjualan.

Sementara itu, generasi Z yang membeli SR016 tercatat sebanyak 586 investor atau 1,31 persen dari total investor, yang merupakan yang terbesar sepanjang penerbitan SBSN ritel tradable dengan platform e-SBN dengan total pembelian Rp 149,52 miliar atau 0,81 persen dari total penjualan.

DJPPR Kemenkeu mencatat jumlah investor yang membeli SR016 dengan nominal Rp 1 juta sebanyak 3.008 investor atau 6,75 persen dari total investor, sehingga proporsinya terhadap total investor merupakan yang paling besar sepanjang penerbitan SBN ritel dengan platform e-SBN.

Dari sisi profesi, investor wiraswasta mencatat nominal pembelian terbesar yaitu Rp 7,13 triliun atau 38,73 persen dari total penjualan, sedangkan pegawai swasta merupakan jumlah investor terbanyak yaitu 14.344 investor atau 32,18 persen dari total investor.

Namun, dominasi investor wiraswasta dari sisi nominal pemesanan dan pegawai swasta dari sisi jumlah investor mengalami penurunan dibandingkan seri sebelumnya.

Adapun partisipasi investor ASN/TNI/Polri pada SR016 adalah sebesar Rp 927,94 miliar atau 5,04 persen dari total penjualan dengan jumlah investor sebanyak 2.990 atau 6,71 persen dari total investor, di mana partisipasi ini meningkat dibandingkan seri SR014 dan SR015.

Penjualan Sukuk. (Foto: Antara)
Penjualan Sukuk. (Foto: Antara)

Nominal penjualan terbesar terjadi di provinsi DKI Jakarta, yaitu Rp 6,81 triliun atau 36,99 persen dari total penjualan yang berasal dari 13.876 investor atau 31,13 persen total investor, sehingga dominasinya relatif sama dengan berbagai seri SBSN ritel sebelumnya.

Tercatat pula porsi penjualan SR016 di Wilayah Indonesia Timur adalah sebesar 1,06 persen dari total volume penjualan, dengan porsi investor sebanyak 0,93 persen dari total investor, sehingga menjadi yang paling tinggi sepanjang penerbitan SBSN ritel dengan platform e-SBN.

Di sisi lain, penjualan SR016 di Wilayah Indonesia Tengah mengalami sedikit penurunan dibandingkan seri sebelumnya. Dalam penerbitan SR016, jumlah investor baru tercatat sebanyak 20.293 investor atau 45,52 persen dari total investor, dengan nominal pembelian sebesar Rp 6,19 triliun atau 33,63 persen dari total penjualan. (Asp)

Baca Juga:

APBN di Januari 2022 Surplus, Pembiayaan Dari Utang Nyusut Rp 3 Triliun

#Utang #Surat Utang Negara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Penyelesaian utang akan dilakukan setelah proses pengalihan kereta cepat rampung. Pemerintah, akan terlebih dahulu menghitung besaran kewajiban.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Indonesia
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Legislatif menyambut baik rencana eksekutif terkait penerbitan obligasi, selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Indonesia
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Persis Solo masih menunggak biaya sewa Stadion Manahan senilai Rp 2 miliar. Pemkot Solo segera membahasnya.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Indonesia
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Sebelumnya, rencana nilai obligasi daerah yang bakal diterbitkan sebesar Pemerintah DKI senilai Rp 3,5 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
PSI DKI menolak bila obligasi dikeluarkan. Sebab menurut dia, Pemprov DKI berutang demi membangun hal-hal yang peruntukannya tidak sesuai dengan regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
Indonesia
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki alasan tersendiri terkait penetapan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Indonesia
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
enerbitan obligasi merupakan salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang disiapkan Pemprov DKI agar pembangunan tetap berjalan meski ada potongan Dana Bagi Hasil
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
Bagikan