Gemoy dan Santuy Dikritik, Gerindra: Ketidakmampuan Pihak Lain untuk Berkreativitas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 29 November 2023
Gemoy dan Santuy Dikritik, Gerindra: Ketidakmampuan Pihak Lain untuk Berkreativitas

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istilah bahasa gaul gemoy (gemas) dan santuy (santai) belakangan ramai jadi perbincangan dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Partai Gerindra merespons pihak-pihak mencoba mendegradasi istilah gemoy dan santuy, yang saat ini melekat pada gaya kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, identitas gempoy dan santuy yang disematkan pada Prabowo-Gibran adalah salah satu kreasi dan inovasi di ruang politik Indonesia yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Baca Juga:

Reaksi TKN Prabowo-Gibran Sebutan Gemoy dan Santuy Dipersoalkan Elite PKS

Ia pun mengklaim bahwa elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran terus merangkak naik, seiring kampanye tim sukses mengemasnya dengan kekinian.

"Kegandrungan itu disebabkan kita melakukan inovasi dan kreasi terhadap kebutuhan zaman hari ini. Maka Pak Prabowo yang posisinya seperti itu dikemas menjadi gemoy. Tapi kreativitas yang menjadi gemas kepada Prabowo akhirnya menimbulkan efek positif di kalangan milenial dan gen Z," jelas Muzani menghadiri konsolidasi kader Gerindra Kota Bogor, Selasa (29/11).

Ia pun meminta kader Gerindra untuk tetap tenang menghadapi kritik, hujatan, hoaks dan fitnah dari pihak lain ihwal penggunaan kata gemoy dan santuy pada Prabowo.

Baca Juga:

Prabowo Ungkap Inspirasi di Balik Joget Gemoy

Lantas, Wakil Ketua MPR itu mengaku heran pemakaian sebutan gemoy dan santuy dianggap sebagai sebuah cara yang menghilangkan substansi demokrasi dan tidak menawarkan gagasan ide dalam demokrasi.

"Substansi demokrasi adalah kemampuan kita meyakinkan pemilih agar rakyat tertarik terhadap apa yang mereka harapkan. Gemoy atau gimik bukan sesuatu yang melanggar prinsip demokrasi karena rakyat pada akhirnya akan menentukan pilihannya di kotak suara," tambah.

Muzani menganggap pihak-pihak yang menyerang Prabowo-Gibran karena kegandrungan milenial atas gemoy itu disebabkan ketidakmampuan pihak lain untuk mengisi ruang kreativitas dan inovasi dalam berpolitik.

"Jangan serang kami ketika kreativitas dan inovasi yang kita lakukan dengan santuy, dengan gemoy dianggap menghilangkan substansi demokrasi. Ini situasi yang kita hadapi hari ini dan saya berharap semua kader Gerindra tenang-tenang saja, santai-santai saja, senyumin saja," tutup Muzani.

Penggunaan istilah gemoy dan santun salah satunya datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Dia berpendapat, sebutan yang dimainkan TKN seperti gemoy dan santuy sebagai sesuatu yang tidak sehat.

"Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat," ucap Sohibul di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11) kemarin. (Asp)

Baca Juga:

Pentingnya Obat Cacing untuk Si Gemoy

#Gerindra #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Muzani, Sugiono, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres, Begini Respons Kabakom RI
Syahganda Nainggolan menilai Ahmad Muzani, Sugiono, dan Sufmi Dasco Ahmad memahami pemikiran Prabowo. Keputusan cawapres disebut berada di tangan Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 November 2026
Ahmad Muzani, Sugiono, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres, Begini Respons Kabakom RI
Indonesia
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Indonesia
Cak Imin Usulkan Wapres Diisi Dari Partai Gerindra
sulan tersebut tidak dilandasi tendensi suka atau tidak suka terhadap sosok tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Cak Imin Usulkan Wapres Diisi Dari Partai Gerindra
Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Indonesia
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Menurut Sugiono, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diusut tuntas.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Bagikan