Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Rumah Dinas Wali Kota Dumai terkait kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan Kota Dumai APBN-P tahun anggaran 2018.
Selain Rumah Dinas Wali Kota Dumai, KPK juga menggeledah dua lokasi lainnya, yakni Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Dumai dan Kantor Lembaga LPSE Kota Dumai.
Baca Juga: KPK Cegah Wali Kota Dumai Ke Luar Negeri
"Dalam Penyidikan perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018, tim KPK lakukan penggeledahan di 3 lokasi di Dumai tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (13/8).
Menurut Febri, dari lokasi tersebut penyidik menyita sejumlah barang bukti berkaitan dengan kasus suap yang menyeret Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah (ZAS). Barang bukti tersebut yakni, sejumlah dokumen terkait lelang proyek-proyek di Kota Dumai.
"Dari lokasi diamankan sejumlah dokumen terkait lelang proyek-proyek di Kota Dumai yang berasal dari alokasi dana perimbangan keuangan daerah," ujar Febri.
Baca Juga: KPK Tetapkan Wali Kota Dumai Tersangka Suap Dana Alokasi Khusus
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka. Dia dijerat pasal suap dan gratifikasi. Pada perkara pertama, Zulkifli diduga telah menyuap pejabat Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan koleganya sebesar Rp 550 juta.
Suap diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai. Penetapan tersangka terhadap Zulkifli ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Dalam perkara itu, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka yakni Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono; perantara suap, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Baca Juga: KPK Periksa 14 Anggota DPRD Jambi Terkait Suap 'Ketok Palu'
Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Zulkifli sendiri belum dilakukan penahanan pasca-ditetapkan sebagai tersangka. (Pon)
