Andika Pratama
MerahPutih.com - Rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hotel mewah menuai kontroversi. Pasalnya, lembaga antirasuah itu juga mengadakan kegiatan lain yang tak perlu.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kegiatan itu menandakan KPK seperti kehilangan etika dan sensitifitas.
Baca Juga
Kasus Tanah Munjul, KPK Dalami Keterlibatan Boy Sadikin dan Enam Legislator DKI
"Karena basis tertinggi KPK itu pada norma etika publik dan sensitifitas atas situasi yang tengah di alami oleh masyarakat," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (31/10).
Ray menuturkan, raker di hotel bintang lima dan di luar kota, seolah menyasar soal etika dan sensitifitas yang terlihat makin redup di lingkaran institusi KPK.
Ia melihat, sejumlah kritik publik atas kegiatan itu disikapi dengan sekedar menunjukan aturan yang tidak dilanggar.
"Ini memperlihatkan kualitas moral, etika dan sensitifitas yang merosot di lingkaran KPK," jelas Ray.
Ray berpendapat, KPK seperti turun kelas menjadi lembaga biasa. Seperti lembaga lain yang menghabiskan dana dengan menggunakannya pada hal-hal yang tidak terlalu relevan.
"Tentu sangat disayangkan. Berbagai kualitas moral, etika, disiplin yang selama ini terpelihara di lingkaran KPK, akhir-akhir ini seperti mengalami pemerosotan menjadi layaknya institusi negara lain," imbuh Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.
Ray meyakini, berbagai kontroversi yang makin terlihat biasa terjadi di lingkaran KPK ini makin meyakinkan bahwa revisi UU KPK jelas bertujuan menjadikan KPK sebagai lembaga biasa saja.
"Bukan memperkuatnya, tapi justru melemahkanya," tutup Ray seraya berharap KPK tak melakukan tindakan yang bisa memicu kontroversi ini.
Seperti diketahui, KPK mengadakan raker 27-29 Oktober di hotel bintang 5 Sheraton Mustika Yogyakarta. Rangkaian acara raker termasuk berwisata dengan gowes dan menyewa rumah makan ternama di Jogja.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianta Harefa mengatakan, anggaran yang digunakan lembaga antirasuah itu untuk menggelar raker di hotel mewah bintang lima tersebut masih sesuai dengan standar biaya umum (SBU).
"Masih sesuai dengan SBU, SBU-nya di Yogyakarta itu satu orang Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Paket meeting ya, SBU-nya di Yogyakarta itu segitu. Kita ikutin itu," kata Cahya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, raker pada periode ini berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Periode sebelumnya, lanjutnya, setiap satuan kerja, biro, direktorat menyelenggarakan raker sendiri-sendiri.
"Dulu itu periode sebelumnya bukan seluruh organisasi. Jadi bukan seolah-olah hal yang baru," kata dia.
Pada periode ini seluruh satuan kerja raker digabung menjadi satu. Dengan cara ini menurut dia dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh KPK. (Knu)
Baca Juga
Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat
