Gelar Raker dan Acara di Hotel Mewah, KPK Dinilai Kehilangan Etika dan Sensitifitas

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 31 Oktober 2021
Gelar Raker dan Acara di Hotel Mewah, KPK Dinilai Kehilangan Etika dan Sensitifitas

Ketua KPK Firli Bahuri menabuh bedug bass bersama grup musik angklung di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hotel mewah menuai kontroversi. Pasalnya, lembaga antirasuah itu juga mengadakan kegiatan lain yang tak perlu.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kegiatan itu menandakan KPK seperti kehilangan etika dan sensitifitas.

Baca Juga

Kasus Tanah Munjul, KPK Dalami Keterlibatan Boy Sadikin dan Enam Legislator DKI

"Karena basis tertinggi KPK itu pada norma etika publik dan sensitifitas atas situasi yang tengah di alami oleh masyarakat," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (31/10).

Ray menuturkan, raker di hotel bintang lima dan di luar kota, seolah menyasar soal etika dan sensitifitas yang terlihat makin redup di lingkaran institusi KPK.

Ia melihat, sejumlah kritik publik atas kegiatan itu disikapi dengan sekedar menunjukan aturan yang tidak dilanggar.

"Ini memperlihatkan kualitas moral, etika dan sensitifitas yang merosot di lingkaran KPK," jelas Ray.

Ray berpendapat, KPK seperti turun kelas menjadi lembaga biasa. Seperti lembaga lain yang menghabiskan dana dengan menggunakannya pada hal-hal yang tidak terlalu relevan.

"Tentu sangat disayangkan. Berbagai kualitas moral, etika, disiplin yang selama ini terpelihara di lingkaran KPK, akhir-akhir ini seperti mengalami pemerosotan menjadi layaknya institusi negara lain," imbuh Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri tampak di baris depan gowes bersama puluhan pejabat struktural lembaga antirasuah itu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri tampak di baris depan gowes bersama puluhan pejabat struktural lembaga antirasuah itu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)

Ray meyakini, berbagai kontroversi yang makin terlihat biasa terjadi di lingkaran KPK ini makin meyakinkan bahwa revisi UU KPK jelas bertujuan menjadikan KPK sebagai lembaga biasa saja.

"Bukan memperkuatnya, tapi justru melemahkanya," tutup Ray seraya berharap KPK tak melakukan tindakan yang bisa memicu kontroversi ini.

Seperti diketahui, KPK mengadakan raker 27-29 Oktober di hotel bintang 5 Sheraton Mustika Yogyakarta. Rangkaian acara raker termasuk berwisata dengan gowes dan menyewa rumah makan ternama di Jogja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianta Harefa mengatakan, anggaran yang digunakan lembaga antirasuah itu untuk menggelar raker di hotel mewah bintang lima tersebut masih sesuai dengan standar biaya umum (SBU).

"Masih sesuai dengan SBU, SBU-nya di Yogyakarta itu satu orang Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Paket meeting ya, SBU-nya di Yogyakarta itu segitu. Kita ikutin itu," kata Cahya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, raker pada periode ini berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Periode sebelumnya, lanjutnya, setiap satuan kerja, biro, direktorat menyelenggarakan raker sendiri-sendiri.

"Dulu itu periode sebelumnya bukan seluruh organisasi. Jadi bukan seolah-olah hal yang baru," kata dia.

Pada periode ini seluruh satuan kerja raker digabung menjadi satu. Dengan cara ini menurut dia dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh KPK. (Knu)

Baca Juga

Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat

#Ray Rangkuti #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang
Menurut Budi, bila diputuskan oleh majelis hakim mobil itu mesti dirampas untuk negara, maka selanjutnya dilakukan lelang.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang
Indonesia
KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB
KPK menilai pemanggilan tersebut perlu dilakukan seusai penyidik memperoleh bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi lain. Termasuk keterangan dari putra Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Habibie.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB
Indonesia
KPK Akan Ekstrak Isi 4 HP Hasil Penggeledahan Buktikan Wamenaker Noel Bohong atau Tidak
Eks Wamenaker Noel sebelumnya membantah empat ponsel yang ditemukan penyidik KPK miliknya
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
KPK Akan Ekstrak Isi 4 HP Hasil Penggeledahan Buktikan Wamenaker Noel Bohong atau Tidak
Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK telah memeriksa sejumlah petinggi dari PT Telkom dan PT Pertamina dalam kasus digitalisasi SPBU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
Indonesia
KPK Duga Ridwan Kamil Beli Mercy BJ Habibie Pakai Uang Korupsi Bank BJB
Mobil Mercy BJ Habibie itu saat ini telah disita KPK
Wisnu Cipto - Kamis, 04 September 2025
KPK Duga Ridwan Kamil Beli Mercy BJ Habibie Pakai Uang Korupsi Bank BJB
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie
Mobil Mercedes-Benz atas nama BJ Habibie kabarnya disita penyidik KPK dari tangan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie
Indonesia
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Ahmadi Noor Supit diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI Tahun 2015.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
Immanuel Ebenezer Cuci Tangan soal 'Sultan Kemnaker' hingga Sebut 3 Mobil Dibawa Anaknya
Eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer, dinilai cuci tangan soal Sultan Kemnaker. Ia juga menyebutkan, tiga mobil yang dicari KPK telah dibawa anaknya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Immanuel Ebenezer Cuci Tangan soal 'Sultan Kemnaker' hingga Sebut 3 Mobil Dibawa Anaknya
Indonesia
Tersangka Eks Wamenaker Noel Akui Anaknya yang Pindahkan Mobil yang Dicari KPK
“Ya wajar ya, anak-anak saya pada ketakutan,” kata Noel.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
Tersangka Eks Wamenaker Noel Akui Anaknya yang Pindahkan Mobil yang Dicari KPK
Bagikan