Gelar Raker dan Acara di Hotel Mewah, KPK Dinilai Kehilangan Etika dan Sensitifitas

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 31 Oktober 2021
Gelar Raker dan Acara di Hotel Mewah, KPK Dinilai Kehilangan Etika dan Sensitifitas

Ketua KPK Firli Bahuri menabuh bedug bass bersama grup musik angklung di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hotel mewah menuai kontroversi. Pasalnya, lembaga antirasuah itu juga mengadakan kegiatan lain yang tak perlu.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kegiatan itu menandakan KPK seperti kehilangan etika dan sensitifitas.

Baca Juga

Kasus Tanah Munjul, KPK Dalami Keterlibatan Boy Sadikin dan Enam Legislator DKI

"Karena basis tertinggi KPK itu pada norma etika publik dan sensitifitas atas situasi yang tengah di alami oleh masyarakat," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (31/10).

Ray menuturkan, raker di hotel bintang lima dan di luar kota, seolah menyasar soal etika dan sensitifitas yang terlihat makin redup di lingkaran institusi KPK.

Ia melihat, sejumlah kritik publik atas kegiatan itu disikapi dengan sekedar menunjukan aturan yang tidak dilanggar.

"Ini memperlihatkan kualitas moral, etika dan sensitifitas yang merosot di lingkaran KPK," jelas Ray.

Ray berpendapat, KPK seperti turun kelas menjadi lembaga biasa. Seperti lembaga lain yang menghabiskan dana dengan menggunakannya pada hal-hal yang tidak terlalu relevan.

"Tentu sangat disayangkan. Berbagai kualitas moral, etika, disiplin yang selama ini terpelihara di lingkaran KPK, akhir-akhir ini seperti mengalami pemerosotan menjadi layaknya institusi negara lain," imbuh Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri tampak di baris depan gowes bersama puluhan pejabat struktural lembaga antirasuah itu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri tampak di baris depan gowes bersama puluhan pejabat struktural lembaga antirasuah itu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat pagi. (ANTARA/Luqman Hakim)

Ray meyakini, berbagai kontroversi yang makin terlihat biasa terjadi di lingkaran KPK ini makin meyakinkan bahwa revisi UU KPK jelas bertujuan menjadikan KPK sebagai lembaga biasa saja.

"Bukan memperkuatnya, tapi justru melemahkanya," tutup Ray seraya berharap KPK tak melakukan tindakan yang bisa memicu kontroversi ini.

Seperti diketahui, KPK mengadakan raker 27-29 Oktober di hotel bintang 5 Sheraton Mustika Yogyakarta. Rangkaian acara raker termasuk berwisata dengan gowes dan menyewa rumah makan ternama di Jogja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianta Harefa mengatakan, anggaran yang digunakan lembaga antirasuah itu untuk menggelar raker di hotel mewah bintang lima tersebut masih sesuai dengan standar biaya umum (SBU).

"Masih sesuai dengan SBU, SBU-nya di Yogyakarta itu satu orang Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Paket meeting ya, SBU-nya di Yogyakarta itu segitu. Kita ikutin itu," kata Cahya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, raker pada periode ini berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Periode sebelumnya, lanjutnya, setiap satuan kerja, biro, direktorat menyelenggarakan raker sendiri-sendiri.

"Dulu itu periode sebelumnya bukan seluruh organisasi. Jadi bukan seolah-olah hal yang baru," kata dia.

Pada periode ini seluruh satuan kerja raker digabung menjadi satu. Dengan cara ini menurut dia dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh KPK. (Knu)

Baca Juga

Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat

#Ray Rangkuti #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK mengungkap total aliran dana Rp 5,75 miliar yang diduga diterima Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dari fee proyek dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Indonesia
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
Dedi Mulyadi mengunjungi Gedung KPK, Kamis (11/12). Kunjungan itu membahas penyelamatan aset negara di Jawa Barat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, KPK Sita Uang Tunai dan Logam Mulia
KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam OTT. Lima orang diamankan, sementara barang bukti berupa uang rupiah dan logam mulia disita.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, KPK Sita Uang Tunai dan Logam Mulia
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Mereka yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut saat ini diperiksa intensif oleh tim penyidik di markas antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menambah daftar pejabat negara yang terjaring operasi senyap lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Bupati Lampung Tengah di markas antirasuah pada pukul 20.18 WIB, setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Aktivitas ilegal pembalakan hutan disinyalir menjadi faktor utama penyebab bencana banjir besar Aceh dan Sumater dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Bagikan