Gelar Doa Bersama, PPP Doakan Korban Maskapai AirAsia QZ8501

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 05 Januari 2015
Gelar Doa Bersama, PPP Doakan Korban Maskapai AirAsia QZ8501

foto:istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Selain mengajak umat Islam untuk bersatu dan kembali ke Rumah Besar Umat Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Harlah ke-42 yang jatuh pada 5 Januari 2015 ini juga turut berbelasungkawa atas insiden hilang dan jatuhnya maskapai AirAsia QZ8501 dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura di Teluk Kumai, Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. 

Wakil Ketua Umum DPP PPP Fernita Darwis menjelaskan, insiden jatuhnya maskapai AirAsia QZ8501 membuat prihatin banyak pihak, tidak terkecuali PPP. Sebagai bentuk konkret dari rasa belasungkawa mendalam, partai politik berlambang Ka'bah dengan slogan 'Ayo Kembali Ke Rumah Besar Umat Islam' akan mendoakan korban maskapai naas tersebut.

"Kita akan gelar doa bersama dan di iringi dengan pembacaan surat Yasin," katanya di Jakarta, Senin (5/1).

Ia melanjutkan doa bersama yang diikuti ribuan kader PPP dimaksudkan sebagai wujud belasungkawa mendalam atas terjadinya insiden dalam dunia penerbangan.

"Ke depan kita berhadap insiden seperti ini tidak terulang kembali. Dan, kepada keluarga korban tetap sabar, tabah dan tawakal," sambung fungsionaris partai politik berlambang Ka'bah itu.

Selain mendoakan korban maskapai AirAsia QZ8510, Harlah PPP ke-42 juga mengajak umat Islam se-Indonesia untuk merapatkan barisan, bersatupadu kembali kepada rumah besar umat Islam.

Sebab dengan bersatu cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara kuat, adil, makmur dan sejahtera dapat segera terwujud.

"Dalam usia ke-42 PPP berkomitmen teguh berkhidmat bersama rakyat dimana seluruh kebijakan berpedoman pada Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan juga mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negeri Baldatun Thoyibatun Wa Robun Gofur atau negeri yang gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerto raharjo," tandas Fernita.

Sekedar informasi, Harlah PPP ke-42 akan dihelat di kantor DPP PPP di jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Selain dihadiri fungsionaris, kader, dan simpatisan, Harlah PPP juga akan dihadiri banyak tokoh nasional dan akademisi.

Dalam harlah tersebut juga akan di diskusikan isu-isu terkini, seputar isu-isu aktual umat Islam dan problematika sekitar kehidupan berbangsa dan bernegara. (BHD)

 

#Hari Lahir #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan