Headline

Gejolak di Lembaga Antirasuah, Pakar Hukum Anjurkan KPK Rekrut Penyidik Independen

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 07 Mei 2019
  Gejolak di Lembaga Antirasuah, Pakar Hukum Anjurkan KPK Rekrut Penyidik Independen

Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kontroversi penyidik yang memicu gelojak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebetulnya bisa diselesaikan jika lembaga antirasuah itu merekrut penyidik independen.

Menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, pemilihan penyidik independen dan bukan dari instansi penegak hukum lainnya bertujugan mencegah adanya sikap ambivalen.

"Kalau saya, harusnya begitu, ketika korupsi menyangkut instansi tertentu yang berkaitan dengan asal penyidik, misalnya kepolisian atau kejaksaan kan pasti ada sikap yang ambivalen. Masa saya sidik instansi saya sendiri," ujar Fikar Hajar, di Jakarta, Senin (6/5).

Penambahan penyidik independen disebutnya penting kini karena KPK masih memiliki banyak "utang" seperti kasus e-KTP serta kasus dugaan skandal Bank Century yang seharusnya secara bukti dapat dinaikkan ke level penyidikan, tetapi tidak dilakukan salah satunya karena kekurangan sumber daya manusia.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: kpk.go.id

Selain itu, Fikar Hajar menyebut berkas yang dipegang penyidik dari kepolisian seolah tidak dapat diteruskan penyidik lain saat masa tugas penyidik dari kepolisian selesai di KPK.

"Ini saya tidak tahu apa yang terjadi, saya pernah diundang oleh KPK bicara soal itu. Bagaimana sistemnya. Saya bilang ini sitemnya sudah seperti itu," tutur dia.

Untuk itu, penambahan penyidik tetap KPK akan memperbaiki sistem di KPK karena akan turut menangani perkara yang dipegang penyidik kepolisian sehingga saat tugas selesai dapat diteruskan penyidik tetap.

Secara yuridis pun KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri di samping dari kepolisian dan kejaksaan.

Sebagaimana dilansir Antara, beredar surat dari mantan penyidik Polri yang pernah bertugas di KPK ditujukan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo terkait permasalahan internal menyinggung pimpinan KPK ingin menghilangkan seluruh penyidik Polri di KPK.

Terkait hal itu, menurut Fikar Hajar, dapat disebabkan faktor sosiologis dan psikologis kekhawatiran jika KPK mengangkat penyidik sendiri maka jumlah penyidik dari lembaga penegak hukum lain akan berkurang.

"Lebih pada faktor kalau KPK mengangkat penyidik sendiri berarti penyidik dari instansi lain bisa kurang jatahnya. Saya perkirakan begitu karena itu mereka mengirim surat itu," ujar pengajar Univesitas Trisakti ini.

Sebelumnya KPK sudah menegaskan tidak ada niatan untuk membersihkan semua penyidik di KPK yang berasal dari Polri seperti isi dalam surat tersebut.(*)

#KPK #Penyidik KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Deportasi Buronan Terduga Korupsi Asal Thailand
Pengungkapan keberadaan PV berawal dari permintaan NACC Thailand kepada KPK untuk memverifikasi informasi mengenai keberadaan buronan tersebut di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Indonesia Deportasi Buronan Terduga Korupsi Asal Thailand
Indonesia
KPK Ultimatum Nusron Wahid Datang Pemeriksaan, Jangan Tunda-Tunda Penegakan Hukum!
KPK berikan ultimatum keras kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk penuhi panggilan penyidik terkait skandal suap HGB Summarecon.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
KPK Ultimatum Nusron Wahid Datang Pemeriksaan, Jangan Tunda-Tunda Penegakan Hukum!
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Nusron Wahid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN, Rabu (7/10).
Yusuf Abdillah - Rabu, 07 Oktober 2026
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Indonesia
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang Rp550 juta.
Yusuf Abdillah - Selasa, 29 September 2026
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Indonesia
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah seusai menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada 24 September 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Indonesia
KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
KPK tegaskan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bukan pegawai lembaganya usai terciduk OTT suap HGB Summarecon, bongkar status aslinya sekarang!
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
 KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Indonesia
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
KPK kembali menggeledah Kantor BPN Kota Mojokerto terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
Indonesia
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
KPK mendalami aliran uang Rp 106,3 miliar dalam kasus suap HGB Summarecon. Kini, nama Nusron Wahid ikut disebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Bagikan