Gegara Jet Pribadi, Menteri Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa . ANTARA/Citro Atmoko/am.
MerahPutih.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/11).
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dilaporkan ke KPK karena diduga menerima gratifikasi berupa bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020.
Dalam dokumen yang diterima awak media, Jumat (6/11) kemarin, Suharso dilaporkan oleh kader PPP sendiri yang mengetahui masalah itu. Sang pelapor juga menyertakan bukti-bukti berupa foto dan video.
Baca Juga:
KPK Lakukan Penyelidikan Dugaan Tipikor Peserta Pilkada Serentak 2020
Pelapor dalam keterangannya menyebut bahwa dugaan gratifikasi tersebut terkonfirmasi dengan informasi di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Suharso ke KPK pada 2018.
Dalam LHKPN tersebut, kekayaan Suharso tercatat sebesar Rp84.279.899. Untuk itu, pelapor menilai tidak mungkin Suharso mampu menyewa pesawat jet pribadi. (Pon)
Baca Juga:
KPK: Hasil Survei LSI Jadi Bahan Evaluasi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Berita Terkait
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja