Gawat ! Cukong Kuasai Parpol, Demokrasi Terancam

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Kamis, 12 Maret 2015
Gawat ! Cukong Kuasai Parpol, Demokrasi Terancam

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (kanan) saat bertemu di Jakarta, Kamis (12/3). ANTARA FOTO/Mu

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini mengatakan, partai politik yang dikuasai oleh cukong tidak sehat bagi tumbuhnya demokrasi. (Baca:Perludem : Subsidi Negara Buat Parpol Tidak Lebih Dari 30%)

"Karena parpol institusi publik dikuasai segelintir pemilik modal seolah pemilik penuh parpol karena pendanaan," kata Titi pada merahputih.com, di KPU, Jakarta, Kamis (12/3). (Baca:Pengamat: Cengkraman Kapital pada Parpol Masih Kuat)

Menurut Titi, berdasarkan undang-undang pendanaan parpol berasal dari tiga sumber. Yaitu, dana iuran anggata, sumbangan sah menurut hukum dan bantuan keuangan pemerintah dari APBN dan APBD. (Baca:Harga Suara Parpol Tidak Lebih Mahal Dari Permen)

"Hanya saja iuran anggota enggak berjalan, dan bantuan keuangan dari pemerintah tidak memadai karena jumlahnya kecil," kata dia.

Karena itu, supaya tidak terjadi kooptasi pemilik modal salah satu caranya dengan memberikan bantuan dana parpol dari Negara, seperti yang diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Namun, sebelum menggelontorkan dana, Pemerintah harus mengatur sedemikian rupa. (Baca:Mirip Fakir Miskin, Negara Santuni Parpol)

Selain melihat kesanggupan Negara dalam memberikan bantuan dana, partai politik juga dituntut untuk jujur berapa kebutuhannya. (Baca:Pakar: Negara Santuni Parpol, Lahan Baru Koruptor Rampok Duit Negara)

"Jadi ada syaratnya, bantuan dari Kementrian Keuangan mereka (parpol) harus mengajukan proposal terbuka soal kebutuhan mereka. Selama ini tidak pernah ada keterbukaan data dan keterangan yang mereka keluarkan," tandasnya. (mad)

#Tjahjo Kumolo #Partai Politik #Negara Santuni Parpol #Titi Anggraini #Perludem
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Jokowi meminta PSI untuk mempersiapkan kadernya secara matang untuk maju di kontestasi 2929 nanti.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Indonesia
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Warna merah-hitam pada logo baru PSI dinilai sejumlah pihak mirip dengan identitas visual milik PDI Perjuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Indonesia
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
PSI mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI. Tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
Indonesia
Kata Ketua Komisi II DPR soal JR Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu
Putusan pemisahan Pemilu MK masih dapat diubah melalui Judicial Review (JR).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 Juli 2025
Kata Ketua Komisi II DPR soal JR Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Bagikan