Bahaudin Marcopolo
MerahPutih Politik - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini mengatakan, partai politik yang dikuasai oleh cukong tidak sehat bagi tumbuhnya demokrasi. (Baca:Perludem : Subsidi Negara Buat Parpol Tidak Lebih Dari 30%)
"Karena parpol institusi publik dikuasai segelintir pemilik modal seolah pemilik penuh parpol karena pendanaan," kata Titi pada merahputih.com, di KPU, Jakarta, Kamis (12/3). (Baca:Pengamat: Cengkraman Kapital pada Parpol Masih Kuat)
Menurut Titi, berdasarkan undang-undang pendanaan parpol berasal dari tiga sumber. Yaitu, dana iuran anggata, sumbangan sah menurut hukum dan bantuan keuangan pemerintah dari APBN dan APBD. (Baca:Harga Suara Parpol Tidak Lebih Mahal Dari Permen)
"Hanya saja iuran anggota enggak berjalan, dan bantuan keuangan dari pemerintah tidak memadai karena jumlahnya kecil," kata dia.
Karena itu, supaya tidak terjadi kooptasi pemilik modal salah satu caranya dengan memberikan bantuan dana parpol dari Negara, seperti yang diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Namun, sebelum menggelontorkan dana, Pemerintah harus mengatur sedemikian rupa. (Baca:Mirip Fakir Miskin, Negara Santuni Parpol)
Selain melihat kesanggupan Negara dalam memberikan bantuan dana, partai politik juga dituntut untuk jujur berapa kebutuhannya. (Baca:Pakar: Negara Santuni Parpol, Lahan Baru Koruptor Rampok Duit Negara)
"Jadi ada syaratnya, bantuan dari Kementrian Keuangan mereka (parpol) harus mengajukan proposal terbuka soal kebutuhan mereka. Selama ini tidak pernah ada keterbukaan data dan keterangan yang mereka keluarkan," tandasnya. (mad)
