Eddy Flo
MerahPutih.Com - Gubernur Jawa Tengah yang juga politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan sampai saat ini dirinya belum mendapat tugas resmi selaku jurkam pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Sampai hari ini saya belum mendapatkan SK untuk menjadi jurkam, jadi saya menunggu saja," katanya di Magelang, Selasa (25/9) kemarin.
Ganjar menyampaikan hal tersebut usai menjadi pembicara dalam seminar "Pengembangan Infrastruktur Transportasi sebagai Faktor Pendukung Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Tidar Magelang.
Lebih lanjut, Gubernur Jateng ini menyatakan kalau nanti ditunjuk sebagai jurkam tentu harus siap.
"Cuti untuk kampanye saya kira mesti diatur. Sepertinya kampanye terbuka sudah tidak terlalu musim sekarang sehingga kami akan mengatur sendiri pada kebutuhan-kebutuhan yang memang kami diperlukan untuk hadir, kalau tidak kami kerja terus saja," katanya.
Untuk menggalang dukungan, pihaknya lebih banyak mengandalkan "follower"nya.
"'Supporter' saya yang kemarin sudah ada (saat pilkada), mereka sudah menanyakan meminta untuk diajak lagi, kapan bergeraknya, beberapa sudah menghubungi saya, sudah ada 20-an yang mau minta segera deklarasi dan saya bilang kalau deklarasi langsung saja tidak usah dengan saya," katanya.
Ganjar Pranowo sebagaimana dilansir Antara mengatakan mereka adalah kelompok-kelompok yang bersama dirinya pada Pilkada 2018.
Ia menyampaikan kalau ada bupati/wali kota yang diminta jadi jurkam slahkan saja, tinggal cuti dan mengurus izin.
"Kalau bupati/wali kota ke mengurus izin ke saya selaku gubernur dan kalau saya ke Mendagri," katanya.
Menyinggung netralitas aparatur sipil negara (ASN), dia mengatakan, mereka punya hak pilih tetapi tidak boleh proaktif. Ikut kampanye boleh tetapi hanya pasif. datang saja dan tidak boleh mengajak teman.
"Kalau lewat media sosial tentu ada aturannya seperti kemarin harus didaftarkan, kalau melanggar tentu akan kena semprit," tandas Gubenur Ganjar.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ketua DPRD DKI Jakarta Dukung Politisi PKS Jadi Pengganti Sandiaga
