Ganjar ke Blora dan Mahfud Temui Uskup Keuskupan Agung Jakarta

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Januari 2024
Ganjar ke Blora dan Mahfud Temui Uskup Keuskupan Agung Jakarta

Capres RI Ganjar Pranowo (kanan) bersama Cawapres RI Mahfud MD.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para pasangan calon presiden terus melakukan sosialisasi visi dan misi untuk meraih suara pemilih sebelum tanggal 10 Februari atau berakhirnya masa kampanye.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye pada hari ke-38 dengan menghadiri pertemuan dengan petani untuk meluncurkan program pemutihan utang petani di Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1).

Baca Juga:

Ganjar - Mahfud Tekankan Persaudaraan Saat Hadiri Perayaan Natal dan Konser Lilin Putih

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian melanjutkan kegiatan dengan menghadiri pertemuan dengan caleg, TPD, TPC dan relawan milenial di Rumah Relawan, Jl. Mr. Iskandar Nomor 30, Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada pukul 10.25 WIB.

Pada pukul 11.30 WIB, Ganjar bertemu dengan petani Desa Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Setelah itu, pukul 13.05 WIB, dan dia mengakhiri kegiatan kampanye dengan menghadiri peluncuran program "Utang Nelayan Macet Dihapuskan" di TPI Karanganyar, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md dijadwalkan bersilaturahmi dengan Uskup Keuskupan Agung Jakarta Monsinyur (Mgr) Ignatius Suharyo di Wisma Keuskupan Katedral, Jakarta, pukul 14.30 WIB.

Sebelumnya, saat perayaan Natal dan konser lilin di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (3/1) malam, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD, mengenang peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan pos Bogor Barat, Jawa Barat, yang dikenal dengan GKI Yasmin.

"Saudara, saya juga yang dengan tegas meresmikan dan menghidupkan kembali Gereja Yasmin," kata Mahfud.

Sejak 2006 terdapat sengketa mengenai Gereja Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat. Sengketa tersebut, kata dia, tidak selesai hingga presiden berganti.

"Sampai akhirnya saya berkoordinasi dengan seorang wali kota yang sangat progresif, yaitu Bima Arya. Saya undang ke kantor saya berkali-kali, (dan) saya berkunjung ketemu dia juga berkali-kali. Saya katakan segera resmikan kembali Gereja Yasmin," kata Mahfud. (Pon)

Baca Juga:

Megawati Sebut Nomor Tiga Itu Ganjar

#Ganjar Pranowo #Pemilu #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan