Ganjar Bakal Hadapi Dilema Saat Maju Pilpres 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Mei 2022
Ganjar Bakal Hadapi Dilema Saat Maju Pilpres 2024

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga kader PDIP, diyakini akan menggerus suara partainya, jika beralih ke NasDem demi 2024. Selain itu, berpotensi mengakibatkan gangguan dalam hubungan NasDem dan PDIP.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengingatkan, Gajar perlu melakukan perhitungan secara matang apabila hendak maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Silaturahmi dengan Ketum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas Ganjar Pranowo

"Ganjar harus mengalkulasi karena ia punya modal elektabilitas (keterpilihan). Kalau Ganjar bisa seperti Jokowi yang akhirnya didukung PDIP dalam pilpres maka layak Ganjar bertahan," katanya di Jakarta, Selasa (10/5).

Sebaliknya, lanjut ia, kalau kalkulasi Ganjar ujungnya tidak bisa ikut kontestasi karena PDIP mendukung Puan, Ganjar mengambil langkah strategis agar bisa naik gelanggang 2024.

Ganjar, tegas Hanta memang akan menghadapi dilema jika memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

"Jadi, Ganjar ini (menghadapi) dilema. Semua berpulang pada Ganjar," ujar Hanta.

Pandangan tersebut merupakan tanggapan Hanta atas kegiatan penjaringan usulan nama capres oleh pengurus Partai NasDem provinsi. Dari penjaringan itu, muncul empat nama, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto.

Menurut Hanta, dari beberapa nama yang berhasil dijaring, ada dua nama kuat yang bukan berasal dari elite partai, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Keduanya, lanjut dia, bisa terjaring karena modal elektabilitas.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)

"Ganjar dan Anies bukan orang kuat dan bukan orang partai. Meskipun Ganjar kader partai, tapi bukan siapa-siapa. Dia juga tidak memiliki struktur kekuasaan yang strategis sehingga modal mereka adalah modal elektabilitas," ujar Hanta.

Sementara itu, kata dia, nama Airlangga Hartarto mendapati irisan dengan Ganjar dalam hal latar belakang. Airlangga yang sebagai Ketua Umum Partai Golkar sehingga ketika NasDem menjaringnya maka akan lebih mudah dalam proses pembentukan koalisi.

"Sementara kalau Ganjar bisa dengan koalisi atau tidak koalisi dengan partai Ganjar, yaitu PDIP. Apalagi di PDIP sudah ada nama Mbak Puan Maharani," ujar Hanta. (Pon)

Baca Juga:

Survei Capres IPN: Prabowo Juara, Disusul Ganjar dan Anies

#Pemilu #Pilpres #Ganjar Pranowo #PDIP #NasDem
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Bagikan