Ganjar Bakal Hadapi Dilema Saat Maju Pilpres 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Mei 2022
Ganjar Bakal Hadapi Dilema Saat Maju Pilpres 2024

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga kader PDIP, diyakini akan menggerus suara partainya, jika beralih ke NasDem demi 2024. Selain itu, berpotensi mengakibatkan gangguan dalam hubungan NasDem dan PDIP.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengingatkan, Gajar perlu melakukan perhitungan secara matang apabila hendak maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Silaturahmi dengan Ketum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas Ganjar Pranowo

"Ganjar harus mengalkulasi karena ia punya modal elektabilitas (keterpilihan). Kalau Ganjar bisa seperti Jokowi yang akhirnya didukung PDIP dalam pilpres maka layak Ganjar bertahan," katanya di Jakarta, Selasa (10/5).

Sebaliknya, lanjut ia, kalau kalkulasi Ganjar ujungnya tidak bisa ikut kontestasi karena PDIP mendukung Puan, Ganjar mengambil langkah strategis agar bisa naik gelanggang 2024.

Ganjar, tegas Hanta memang akan menghadapi dilema jika memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

"Jadi, Ganjar ini (menghadapi) dilema. Semua berpulang pada Ganjar," ujar Hanta.

Pandangan tersebut merupakan tanggapan Hanta atas kegiatan penjaringan usulan nama capres oleh pengurus Partai NasDem provinsi. Dari penjaringan itu, muncul empat nama, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto.

Menurut Hanta, dari beberapa nama yang berhasil dijaring, ada dua nama kuat yang bukan berasal dari elite partai, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Keduanya, lanjut dia, bisa terjaring karena modal elektabilitas.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)

"Ganjar dan Anies bukan orang kuat dan bukan orang partai. Meskipun Ganjar kader partai, tapi bukan siapa-siapa. Dia juga tidak memiliki struktur kekuasaan yang strategis sehingga modal mereka adalah modal elektabilitas," ujar Hanta.

Sementara itu, kata dia, nama Airlangga Hartarto mendapati irisan dengan Ganjar dalam hal latar belakang. Airlangga yang sebagai Ketua Umum Partai Golkar sehingga ketika NasDem menjaringnya maka akan lebih mudah dalam proses pembentukan koalisi.

"Sementara kalau Ganjar bisa dengan koalisi atau tidak koalisi dengan partai Ganjar, yaitu PDIP. Apalagi di PDIP sudah ada nama Mbak Puan Maharani," ujar Hanta. (Pon)

Baca Juga:

Survei Capres IPN: Prabowo Juara, Disusul Ganjar dan Anies

#Pemilu #Pilpres #Ganjar Pranowo #PDIP #NasDem
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan