Gagal Jadi Panglima TNI, KSAL Yudo Terima Keputusan Presiden Jokowi

MerahPutih.com - Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono gagal menjadi calon Panglima TNI. Dengan jiwa besar, ia menerima keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa.

"(Begitu) Surat Presiden ada dari Bapak Presiden, saat itu juga langsung saya sampaikan ke jajaran. Tidak sampai 15 menit (setelah itu) saya sampaikan ke jajaran bahwa kita harus loyal terhadap apa yang telah ditetapkan presiden karena presiden merupakan penguasa tertinggi TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU, sehingga apa pun yang telah diputuskan (presiden) pasti keputusan terbaik untuk TNI dan terbaik untuk negara dan bangsa," kata Yudo dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (9/11).

Baca Juga

Bagaimana Kans Andika Perkasa Jika Maju di Pilpres 2024?

Yudo juga sudah meminta kepada jajarannya untuk loyal dan mendukung kepemimpinan Pak Andika Perkasa. Pasalnya, sosok Andika merupakan seniornya di TNI dan tentunya yang terbaik karena telah terpilih menjadi panglima TNI.

"Saya tetap semangat. tentara itu penilaiannya harus loyal, itu yang pertama kali. Kita harus loyal pada keputusan presiden, loyal pada panglima TNI yang baru, dengan program-programnya kita harus lebih menyesuaikan. Tentunya penegakan hukum dan kedaulatan di laut tetap tugas pokok TNI AL, kita lakukan semaksimal mungkin," ujarnya.

Dia berharap, di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa, TNI lebih solid, lebih maju, lebih profesional, dan modern. Sebagai KSAL, Yudo akan mendukung mewujudkan semaksimal mungkin TNI yang profesional, modern, dan tentunya tangguh

Ia menyatakan, pembinaan kekuatan dan kemampuan merupakan tugas kepala staf dan panglima TNI sebagai pengguna.

"Kami akan laksanakan dengan anggaran dan modernisasi alutsista yang ada, dilaksanakan semaksimal mungkin dan tentu hasilnya akan digunakan dalam operasionalisasi oleh panglima TNI. Dalam satu tahun anggaran ini sudah ada program kerja, sudah dibagi-bagi untuk SSAT TNI AL, ada yang beroperasi, perawatan dan pemeliharaan, dan lain sebagainya," ucap Yudo.

Dalam pengaturan yang telah disiapkan Markas Besar TNI, kata dia, sudah menjadi tugas pihaknya untuk mengatur agar sewaktu-waktu dipergunakan panglima TNI, semuanya selalu siap sebagaimana terjadi selama ini.

Tentang pengembangan dan validasi organisasi di tubuh TNI AL, dia menyatakan, "Yang akan datang ini, sesuai Perpres Nomor 66/2019 dan sudah ada Surat Keputusan Panglima TNI itu adalah panglima Komando Armada RI, apakah nanti pada masa panglima TNI sekarang atau menunggu yang baru, dalam waktu dekat diwujudkan karena Perpresnya sudah ada dan Surat Keputusan Panglima TNI sudah ada".

"Dulu istilahnya Komando Armada Besar, sekarang Komando Armada RI, yang akan dijabat seorang bintang tiga TNI AL. Jika terbentuk, untuk sementara kedudukannya akan di Jakarta, di bekas Markas Komando Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI," tegasnya

Di lingkungan TNI AL, ada tiga posisi yang dijabat laksamana madya TNI sesuai Perpres Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi TNI itu, yaitu kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AL, dan panglima Komando Armada RI.

Di dalam Pasal 13 butir e Perpres Nomor 66/2019 itu juga, Korps Marinir TNI AL sebagai komando utama pembinaan TNI AL, diubah statusnya menjadi lebih tinggi, yaitu sebagai komando utama pembinaan sekaligus menjadi komando utama operasi TNI. Dengan demikian, nama jabatan orang kedua di Korps Marinir TNI AL bukan lagi kepala staf Korps Marinir TNI AL melainkan wakil komandan Korps Marinir TNI AL. (Knu)

Baca Juga

Gerindra Ingatkan Pertimbangan Matang Perpanjang Masa Jabatan Andika Perkasa