Headline

Gagal Jadi Komisioner KPK, Dharma Pongrekun Diberi 'Hadiah' Naik Pangkat

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 30 Agustus 2019
 Gagal Jadi Komisioner KPK, Dharma Pongrekun Diberi 'Hadiah' Naik Pangkat

Kapolri Jenderal Tito Karnavian salam komando dengan Komjen Dharma Pongrekun (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dharma Pongrekun termasuk salah satu perwira tinggi Polri yang gagal lolos ke tahap selanjutnya dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Kegagalan itu membuat ambisi Dharma menjadi komisioner KPK kandas.

Namun siapa sangka, dibalik kegagalan tersebut Dharma Pongrekun malah diberi hadiah kenaikan pangkat jadi Komisaris Jenderal (Komjen).

Baca Juga:

Laode Syarif dan Dharma Pongrekun Tumbang di Seleksi Capim KPK Tahap Keempat

Berdasarkan surat telegram rahasia Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pangkat Dharma naik dari Irjen ke Komjen. Pengangkatan Dharma tertuang dalam surat Kapolri Nomor: STR/532/VIII/KEP/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Dharma resmi menyandang bintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi (Komjen). Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini mengatakan, kenaikan pangkat yang diperolehnya merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak bisa dihitung secara matematis.

Gagal jadi komisioner KPK Dharma Pongrekun naik pangkat jadi Komjen
Komjen Pol Dharma Pongrekun (MP/Kanu)

"Saya sangat bersyukur, semua ini terjadi karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus mengikuti ke mana Tuhan bawa kita ikut, jangan hidup dalam hitungan matematika, tapi hiduplah dengan selalu mengandalkan takdir Tuhan," tuturnya usai upacara kenaikan pangkat di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/8).

Dalam mengemban amanah, dia mengaku mendapatkan pesan dari Kapolri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara sesuai arahan yang diberikan Presiden Jokowi.

"Menjaga dan melindungi bangsa ini agar tetap menjadi negara yang memagang teguh falsafah Pancasila sebagai konsep kehidupan dalam pola pikir dan perilaku di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Dharma menjelaskan, perilaku sesuai falsafah Pancasila juga harus dilakukan di dunia maya. Mengingat, berperilaku tanpa memegang falsafah Pancasila akan menjadikan sesama masyarakat saling membenci.

"Karena kita tahu kalau kita memegang falsafah Pancasila, kita takut sama Tuhan, kalau kita takut sama Tuhan, tidak mungkin kita ajak berkelahi, tidak mungkin kita berikan isu tidak bagus," ujar Dharma.

Dalam upacara kenaikan pangkat tersebut, hadir kedua orang tua Dharma menyaksikan prosesi kenaikan pangkat. Dharma terlihat akrab bahkan tidak sungkan mencium kedua orang tuanya di depan awak media.

Baca Juga:

Sebut LHKPN Konsep Ateis, Pendapat Irjen Darma Pongrekun Dinilai Konyol

Dharma gagal maju dalam seleksi Capim KPK pada uji psikologis. Padahal, Dharma sendiri merupakan salah satu calon yang direkomendasikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Lulusan Akpol 1988 ini sempat membuat heboh jagat media massa karena ia memandang LHKPN tidak sesuai dengan konsep Pancasila dan ketuhanan sebab mengandung nilai ateis dan menanamkan rasa curiga.

"Aturan ini membuat orang menjadi gosong. Gitu, loh. Coba cari sistem yang lebih bagus. Laporan harta kekayaan ya tinggal laporin. Ya udah, dijadikan data. Jangan dijadikan sanksi," katanya beberap waktu lalu.(Knu)

Baca Juga:

Koalisi Kawal Capim KPK Soroti Integritas Tiga Jenderal Polisi

#Capim KPK #Perwira Tinggi #Polri #Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bareksrim Bongkar Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 Bali, Amankan Citra Indonesia di Ranah Internasional
Dari hasil pengungkapan tersebut, aparat menangkap 17 orang tersangka, dengan 7 orang lainnya masih berstatus DPO.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
Bareksrim Bongkar Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 Bali, Amankan Citra Indonesia di Ranah Internasional
Indonesia
4.217 Polis Jaga Perayaan Natal 2025, Sejumlah Gereja di Jabodetabek Jadi Fokus Pengamanan
Terdiri dari 4.217 personel Polri, 394 personel TNI Kodam Jaya, dan 433 personel Pemprov DKI Jakarta, serta didukung elemen potensi masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
4.217 Polis Jaga Perayaan Natal 2025, Sejumlah Gereja di Jabodetabek Jadi Fokus Pengamanan
Indonesia
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Terkait rencana revisi UU Polri, Soedeson memastikan pembahasan tersebut tetap akan dilakukan dan materi yang diatur dalam Perpol nantinya akan diperkuat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Indonesia
Modus Operandi Sistem Tempel dalam Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, seperti Apa?
Bareskrim Polri mengungkap modus peredaran gelap narkotika menjelang pelaksanaan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 di Bali.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Modus Operandi Sistem Tempel dalam Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, seperti Apa?
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Ancaman cuaca ekstrem hingga bencana yang bisa terjadi saat musim mudik Natal dan Tahun Baru 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Indonesia
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Bagikan