Headline

Gagal Jadi Komisioner KPK, Dharma Pongrekun Diberi 'Hadiah' Naik Pangkat

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 30 Agustus 2019
 Gagal Jadi Komisioner KPK, Dharma Pongrekun Diberi 'Hadiah' Naik Pangkat

Kapolri Jenderal Tito Karnavian salam komando dengan Komjen Dharma Pongrekun (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dharma Pongrekun termasuk salah satu perwira tinggi Polri yang gagal lolos ke tahap selanjutnya dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Kegagalan itu membuat ambisi Dharma menjadi komisioner KPK kandas.

Namun siapa sangka, dibalik kegagalan tersebut Dharma Pongrekun malah diberi hadiah kenaikan pangkat jadi Komisaris Jenderal (Komjen).

Baca Juga:

Laode Syarif dan Dharma Pongrekun Tumbang di Seleksi Capim KPK Tahap Keempat

Berdasarkan surat telegram rahasia Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pangkat Dharma naik dari Irjen ke Komjen. Pengangkatan Dharma tertuang dalam surat Kapolri Nomor: STR/532/VIII/KEP/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Dharma resmi menyandang bintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi (Komjen). Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini mengatakan, kenaikan pangkat yang diperolehnya merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak bisa dihitung secara matematis.

Gagal jadi komisioner KPK Dharma Pongrekun naik pangkat jadi Komjen
Komjen Pol Dharma Pongrekun (MP/Kanu)

"Saya sangat bersyukur, semua ini terjadi karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus mengikuti ke mana Tuhan bawa kita ikut, jangan hidup dalam hitungan matematika, tapi hiduplah dengan selalu mengandalkan takdir Tuhan," tuturnya usai upacara kenaikan pangkat di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/8).

Dalam mengemban amanah, dia mengaku mendapatkan pesan dari Kapolri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara sesuai arahan yang diberikan Presiden Jokowi.

"Menjaga dan melindungi bangsa ini agar tetap menjadi negara yang memagang teguh falsafah Pancasila sebagai konsep kehidupan dalam pola pikir dan perilaku di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Dharma menjelaskan, perilaku sesuai falsafah Pancasila juga harus dilakukan di dunia maya. Mengingat, berperilaku tanpa memegang falsafah Pancasila akan menjadikan sesama masyarakat saling membenci.

"Karena kita tahu kalau kita memegang falsafah Pancasila, kita takut sama Tuhan, kalau kita takut sama Tuhan, tidak mungkin kita ajak berkelahi, tidak mungkin kita berikan isu tidak bagus," ujar Dharma.

Dalam upacara kenaikan pangkat tersebut, hadir kedua orang tua Dharma menyaksikan prosesi kenaikan pangkat. Dharma terlihat akrab bahkan tidak sungkan mencium kedua orang tuanya di depan awak media.

Baca Juga:

Sebut LHKPN Konsep Ateis, Pendapat Irjen Darma Pongrekun Dinilai Konyol

Dharma gagal maju dalam seleksi Capim KPK pada uji psikologis. Padahal, Dharma sendiri merupakan salah satu calon yang direkomendasikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Lulusan Akpol 1988 ini sempat membuat heboh jagat media massa karena ia memandang LHKPN tidak sesuai dengan konsep Pancasila dan ketuhanan sebab mengandung nilai ateis dan menanamkan rasa curiga.

"Aturan ini membuat orang menjadi gosong. Gitu, loh. Coba cari sistem yang lebih bagus. Laporan harta kekayaan ya tinggal laporin. Ya udah, dijadikan data. Jangan dijadikan sanksi," katanya beberap waktu lalu.(Knu)

Baca Juga:

Koalisi Kawal Capim KPK Soroti Integritas Tiga Jenderal Polisi

#Capim KPK #Perwira Tinggi #Polri #Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Polda dan Polres se-Indonesia Zoom Meeting Bahas Antisipasi Hoaks Virus Nipah
Hingga kini, belum ada kasus Nipah di Indonesia. Polri menekankan kewaspadaan Polri dan pentingnya komunikasi publik agar masyarakat tidak panik.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Polda dan Polres se-Indonesia Zoom Meeting Bahas Antisipasi Hoaks Virus Nipah
Indonesia
Istri Mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso 'Eyang Meri' Meninggal Dunia pada Usia 100 Tahun
Pihak keluarga saat ini menyemayamkan jenazah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Mekarjaya, Depok
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Februari 2026
Istri Mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso 'Eyang Meri' Meninggal Dunia pada Usia 100 Tahun
Indonesia
Operasi Keselamatan Jaya 2026 Berlangsung Hari ini, Sasar Pengendara di Bawah Umur dan Gunakan Gadget saat Berkendara
Operasi Keselamatan Jaya akan menggunakan pendekatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum secara humanis.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Operasi Keselamatan Jaya 2026 Berlangsung Hari ini, Sasar Pengendara di Bawah Umur dan Gunakan Gadget saat Berkendara
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Mantan Ajudan Jokowi Pimpin Humas Mabes Polri
Kepala Divisi Humas Polri selanjutnya diserahterimakan kepada Irjen Johnny Edison Isir yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat dan ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Mantan Ajudan Jokowi Pimpin Humas Mabes Polri
Indonesia
'Gorengan' Saham Bikin IHSG Anjlok, Bareskrim Polri Bergerak Cari Unsur Pidana
. Hal ini terungkap dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkit dugaan adanya saham gorengan saat IHSG anjlok.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
'Gorengan' Saham Bikin IHSG Anjlok, Bareskrim Polri Bergerak Cari Unsur Pidana
Indonesia
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Kapolres Jakpus mengakui kasus es gabus terjadi karena aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa terlalu terburu-buru tanpa berkoordinasi dengan pihak berkompeten.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Bagikan