Fraksi PDI-P Sebut Anies Panik hingga Dua Kadis Mundur

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 03 November 2019
Fraksi PDI-P Sebut Anies Panik hingga Dua Kadis Mundur

Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas LH DKI Jakarta membahas anggaran untuk rancangan KUA PPAS di Gedung DPRD DKI, Jumat (1/11). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono menduga Gubernur Anies Baswedan merasa panik dengan polemik anggaran KUA-PPAS 2020 hingga berimbas memberikan tekanan kepada Satuan Kerja Kepala Daerah (SKPD) DKI.

Menurut Gembong, dengan tekanan itu bisa diduga Kepala Disparbud DKI Edy Junaedi dan Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra Satria Wirawan mundur dari jabatan mereka.

Baca Juga:

Dinas Kehutanan DKI Pangkas Anggaran dari Rp1 Triliun Jadi Rp700 Miliar

"Ya pastilah (panik) karena serangan publik cukup gencar juga. Maka kepanikan itu yang menyebabkannya memberi tekanan kepada anak buah. Kan bisa saja itu terjadi," jelas Gembong, Minggu (3/10).

Gembong Warsono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019). (ANTARA/Arindra Meodia)
Gembong Warsono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019). (ANTARA/Arindra Meodia)

Namun menurut Gembong, tak elegan juga bila Gubernur Anies menyalahkan anak buahnya mengenai penyusunan anggaran ajaib di KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD.

"Sebelum mereka menyampaikan kepada DPRD berupa KUA-PPAS itu kepada kami, pasti kan sudah dipresentasikan kepada pimpinannya dulu. Sekarang akhirnya menyalahkan pihal lain. Kan enggak elegan juga," paparnya.

Sebelumnya, secara mengejutkan Edy Junaedi dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Disparbud DKI. Edy resmi mundur dari posisi Kadisparbud per tanggal 31 Oktober 2019 kemarin.

Baca Juga:

Bangun Jalur Sepeda, Pemprov DKI Kucurkan Anggaran Miliaran Rupiah

Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir mengatakan, Edy melepas tugasnya karena kemauan dirinya sendiri.

Chaidir juga tak mengetauhi lebih jelas alasan Edy melepaskan jabatan tertinggi di Disparbud. Kata Chaidir, Edy memilih menjadi staf di dinas tersebut ketimbang Kadisparbud.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Antara/Ricky Prayoga/Dok)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Antara/Ricky Prayoga/Dok)

Tak berselang berapa lama, Sri Mahendra Satria Wirawan juga mengikuti jejak Edy Junaedi. Ia mengundurkan diri dari Kepala Bappeda DKI.

"Bapak-ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi," kata Mahendra di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/11). (Asp)

Baca Juga:

Buntut Anggaran Lem Aibon Kontroversial, TGUPP Bentukan Anies Dinilai Tak Berguna

#Anies Baswedan #Anggaran Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Anggaran MBG kini akan diawasi oleh Kejagung. SPPG nakal pun terancam bakal ditutup jika ketahuan tak sesuai menggunakan anggaran MBG.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Indonesia
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486 juta oleh DPRD Sumatra Selatan menuai sorotan publik. luasi anggaran tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Indonesia
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Pemprov DKI diminta untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran LDPD ke luar negeri. Sebab, ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.
Soffi Amira - Jumat, 27 Februari 2026
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Indonesia
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Tiga anggota intel kodim itu mengaku sebelumnya menghadiri rapat pemantauan wilayah dan hendak makan siang di Soto Mbok Giyem. .
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Indonesia
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah membenarkan tiga pria TNI yang berfoto bersama Anies Baswedan merupakan anggota intel Kodim Karanganyar.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Bagikan