Forum Parlemen Dunia Akan Digelar di Nusa Dua Bali

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Februari 2022
Forum Parlemen Dunia Akan Digelar di Nusa Dua Bali

Nusa Dua Bali. (Foto: ITDC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings ke-144 digelar di Indonesia 20-24 Maret 2022. Forum parlemen dunia ini akan dihadiri lebih dari 1.200 delegasi.

Para delegasi terdiri dari para ketua parlemen, anggota parlemen dan pejabat sekretariat parlemen negara anggota IPU. Selain itu, hadir pula pimpinan organisasi internasional, para ahli dan praktisi sebagai narasumber sesi, media, dan stakeholder lainnya.

Baca Juga:

Puan Minta Komisioner KPU Terpilih Siapkan Skema Terbaik Penghitungan Suara

"Dengan menjadi tuan rumah IPU ke-144, DPR RI mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Masalah global harus diselesaikan bersama, dan penyelesaiannya memerlukan kepemimpinan global," Ketua DPR RI Puan Maharani saat meninjau lokasi penyelenggaraan di Bali, Senin (21/2).

IPU ke-144 mengambil tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia. Pertemuan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.

"Keberhasilan DPR dalam menyelenggarakan event besar ini juga akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional," kata Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau lokasi penyelenggaraan IPU Assembly and Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali, Senin (21/2/2022).  ANTARA/HO-DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau lokasi penyelenggaraan IPU Assembly and Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali, Senin (21/2/2022). ANTARA/HO-DPR RI

Puan memerintahkan, gelaran itu diatur sebaik mungkin dan untuk mendukung pelaksanaan IPU ke-144, DPR RI berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Satgas COVID-19 Nasional.

"Saya juga minta koordinasi lebih ketat dengan BNPB dan Satgas COVID-19. Khususnya mengenai fasilitas karantina bila ada delegasi yang datang dan dari hasil tes PCR ternyata positif,” ujar Puan.

DPR menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan IPU ke-144. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, DPR pun menerapkan sistem bubble atau sistem gelembung untuk seluruh delegasi dan panitia selama kegiatan berlangsung.

"Harus tetap disiplin pakai prokes. Semua diperiksa. Jangan biarkan siapa pun masuk ke lokasi acara tanpa identitas resmi dari panitia. Hospitality saat ini bukan lagi berarti layanan makanan berlimpah, tapi hospitality yang memprioritaskan profesionalitas," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Puan: IKN Harus Tampil Menawan

#DPR #Puan Maharani #Nusa Dua
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Bagikan