Forum Parlemen Dunia Akan Digelar di Nusa Dua Bali

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Februari 2022
Forum Parlemen Dunia Akan Digelar di Nusa Dua Bali

Nusa Dua Bali. (Foto: ITDC)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings ke-144 digelar di Indonesia 20-24 Maret 2022. Forum parlemen dunia ini akan dihadiri lebih dari 1.200 delegasi.

Para delegasi terdiri dari para ketua parlemen, anggota parlemen dan pejabat sekretariat parlemen negara anggota IPU. Selain itu, hadir pula pimpinan organisasi internasional, para ahli dan praktisi sebagai narasumber sesi, media, dan stakeholder lainnya.

Baca Juga:

Puan Minta Komisioner KPU Terpilih Siapkan Skema Terbaik Penghitungan Suara

"Dengan menjadi tuan rumah IPU ke-144, DPR RI mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Masalah global harus diselesaikan bersama, dan penyelesaiannya memerlukan kepemimpinan global," Ketua DPR RI Puan Maharani saat meninjau lokasi penyelenggaraan di Bali, Senin (21/2).

IPU ke-144 mengambil tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia. Pertemuan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.

"Keberhasilan DPR dalam menyelenggarakan event besar ini juga akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional," kata Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau lokasi penyelenggaraan IPU Assembly and Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali, Senin (21/2/2022).  ANTARA/HO-DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau lokasi penyelenggaraan IPU Assembly and Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali, Senin (21/2/2022). ANTARA/HO-DPR RI

Puan memerintahkan, gelaran itu diatur sebaik mungkin dan untuk mendukung pelaksanaan IPU ke-144, DPR RI berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Satgas COVID-19 Nasional.

"Saya juga minta koordinasi lebih ketat dengan BNPB dan Satgas COVID-19. Khususnya mengenai fasilitas karantina bila ada delegasi yang datang dan dari hasil tes PCR ternyata positif,” ujar Puan.

DPR menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan IPU ke-144. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, DPR pun menerapkan sistem bubble atau sistem gelembung untuk seluruh delegasi dan panitia selama kegiatan berlangsung.

"Harus tetap disiplin pakai prokes. Semua diperiksa. Jangan biarkan siapa pun masuk ke lokasi acara tanpa identitas resmi dari panitia. Hospitality saat ini bukan lagi berarti layanan makanan berlimpah, tapi hospitality yang memprioritaskan profesionalitas," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Puan: IKN Harus Tampil Menawan

#DPR #Puan Maharani #Nusa Dua
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Indonesia
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan proses RUU PPRT yang sedang merumuskan jaminan sosial bagi PRT. Ia menekankan pentingnya mencari mekanisme yang tidak memberatkan pemberi kerja
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Berita Foto
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8 di Depan Gedung DPR
Aksi demo mahasiswa UI dan UIN Jakarta menagih janji Tuntutan Rakyat 17+8 di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8  di Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Berita Foto
Pimpinan DPR Menerima Audiensi dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka memberikan paparan saat audiensi dengan serikat pekerja angkutan Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPR Menerima Audiensi dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Berita Foto
Baleg DPR dan Menteri Hukum Setujui RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Baleg DPR dan Menteri Hukum Setujui RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025
Bagikan