Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Berbagai krisis multi dimensi mulai dari COVID-19, perlambatan ekonomi global, hingga konflik geopolitik yang terjadi saat ini telah memicu terjadinya disrupsi rantai pasok pangan dan energi secara global.
Kondisi ini tentu menjadikan tanggung jawab Indonesia sebagai puncak kepemimpinan global dalam Presidensi G20 tahun ini menjadi jauh lebih kompleks.
Keberadaan pandemi COVID-19 juga telah menunjukkan kepada dunia bahwa ketahanan kesehatan global saat ini masih sangat rentan. Sementara itu, berdasarkan data Global Health Security Index, banyak negara diprediksi masih tidak cukup siap untuk menghadapi ancaman epidemi dan pandemi pada masa yang akan datang.
Baca Juga:
Jokowi Harap Kereta Cepat Jakarta - Bandung Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Merespons berbagai permasalahan tersebut, Indonesia melalui Forum G20 tahun ini telah mengarahkan kerja sama kelompok negara-negara besar untuk dapat menciptakan hasil konkret dalam mengatasi berbagai permasalahan global, di antaranya dengan reformasi arsitektur kesehatan global melalui penyelarasan standar protokol kesehatan, pembentukan Joint Finance and Health Task Force, dan transfer teknologi produksi vaksin.
Selain itu, Presidensi Indonesia dalam Forum G20 juga mendorong transformasi ekonomi berbasis digital serta terciptanya kesepakatan global terkait percepatan transisi energi yang lebih bersih dan hijau.
"Forum G20 juga telah memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan dan kompetensi untuk meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi. Diharapkan kolaborasi antara satu negara dengan negara lainnya ini dapat menghasilkan exit strategy dari persoalan pandemi," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ia juga menjelaskan bahwa pergeseran perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital di kehidupan sehari-hari telah menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan positif sektor informasi dan komunikasi dalam dua tahun terakhir.
Hal tersebut turut mendorong tampilnya ekonomi digital sebagai kekuatan baru perekonomian nasional. Di tahun 2020, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar USD 47 miliar dan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Di tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi akan mencapai USD 70 miliar dengan tingkat pertumbuhan 49 persen (compounded annual growth rate).
Baca Juga:
Dipuji IMF, Indonesia Harus Berkaca Saat Krisis Ekonomi 1998
Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital tersebut, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas digital melalui pengembangan backbone telekomunikasi nasional seperti jaringan fiber optik Palapa Ring sepanjang 12.229 km yang menghubungkan 90 kabupaten/kota, pembangunan menara BTS 4G di 7.900 lokasi, serta pengadaan satelit multifungsi SATRIA yang akan melayani 150.000 titik lokasi, termasuk wilayah 3T.
Dalam pengembangan sektor energi, Indonesia telah memiliki garis kebijakan transisi energi yang dijadikan acuan yaitu target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi yang telah ditetapkan sebesar 23 persen pada tahun 2025, pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 29 persen, dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Acuan tersebut menjadi target pokok pemerintah dalam upaya memitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap manusia.
"Ketahanan dan keandalan suplai energi ke depan akan semakin diperlukan. Indonesia diharapkan akan menjadi ekonomi dengan produktivitas tinggi dan inovatif. Kita dapat menyaksikan transformasi digital seperti fintech serta startup mulai mendominasi pasar domestik," ujar Airlangga.
Amanah Presidensi G20 tahun 2022 menegaskan harapan untuk menggalang aksi global terutama dalam tiga tema utama Presidensi G20 Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peran dari semua sektor baik publik maupun swasta. Berbagai inisiatif dari pemerintah dan swasta baru akan terwujud apabila isu compliance, transparansi dan akuntabilitas di semua sektor tersebut terjaga.
"Di sinilah para internal auditor harus mengambil peran aktif. Kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas akan menjaga keberlanjutan bisnis dan menjaga jalannya pembangunan agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Puan Lakukan Diplomasi Politik dan Ekonomi di Kenya
