FORMAPPI Minta Anggota DPR yang Sekarang di Luar Negeri Segera Pulang ke Tanah Air

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
FORMAPPI Minta Anggota DPR yang Sekarang di Luar Negeri Segera Pulang ke Tanah Air

Arsip - Suasana Pendemo Massa Aksi Bertahan di Gedung DPR beberapa hari lalu. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menyoroti kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Australia sepanjang akhir bulan ini.

Peneliti FORMAPPI, Lucius Karus, menilai agenda tersebut memalukan dan memperlihatkan wajah DPR yang semakin kehilangan legitimasi di mata rakyat.

“Bagaimana bisa mereka memilih pergi keluar negeri di saat rakyat sedang menuntut jawaban dalam demonstrasi yang terpusat di kompleks parlemen?” ujar Lucius dalam pernyataan resminya, Minggu (31/8).

Baca juga:

Minggu Pagi Jalan Depan DPR Masih Ditutup, Lalu Lintas Kwitang-Senen-Salemba Normal

Menurutnya, kunjungan kerja (kunker) luar negeri merupakan salah satu aktivitas paling tidak bermanfaat yang selama ini tetap dipertahankan DPR. Alih-alih memberi kontribusi nyata, kegiatan tersebut dinilai hanya menjadi ajang pemborosan anggaran negara.

“Jadi konyol sekali jika DPR melakukan kunker tak bermanfaat itu ketika mereka sedang diprotes rakyat akibat tunjangan fantastis yang mereka peroleh,” tegasnya.

Lucius mengingatkan bahwa kemarahan publik bisa semakin memuncak karena kunker DPR kali ini terkesan seperti “mengolok-olok rakyat” yang berjuang di jalanan menghadapi tindakan represif aparat.

Baca juga:

Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni Jadi Sasaran Vandalisme

“Pimpinan DPR harus segera mempertanggungjawabkan agenda ini jika mereka ingin situasi kembali kondusif. DPR seharusnya paling bertanggung jawab dengan situasi yang memanas sepekan terakhir, bukan justru ‘kabur’ ke luar negeri,” katanya.

Lebih lanjut, Lucius menyebut kepercayaan publik terhadap DPR saat ini nyaris habis. Ia menyinggung tuntutan pembubaran DPR yang menggema di tengah aksi demonstrasi sebagai bentuk akumulasi kekecewaan rakyat.

“Omongan dan permintaan maaf dari Ketua DPR tak punya dampak apapun jika tidak diikuti komitmen nyata menjawab tuntutan publik. Maka, selain segera menghentikan tunjangan perumahan, kegiatan tidak penting seperti kunker luar negeri juga harus diakhiri,” ujarnya.

Baca juga:

Puan Kembali Minta Maaf Atas Kinerja DPR, Rencana Kumpulkan Tokoh Buat Evaluasi

Lucius bahkan menegaskan, anggota DPR yang saat ini berada di luar negeri sebaiknya segera dipulangkan.

“Tarik semua anggota DPR yang sedang di luar negeri sekarang. Bila perlu, rakyat akan menjemput mereka di bandara untuk dikalungi bunga kemarahan,” pungkasnya. (Pon)

Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara damai, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain tanpa merusak fasilitas publik maupun mengganggu ketertiban umum.

#DPR #Demonstrasi #Anggota DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Bagikan