Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 Desember 2021
Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024

Ketum PPP Suharso Monoarfa menjawab pertanyaan awak media seusai membuka Muktamar II Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) di Yogyakarta, Minggu (12/12). ANTARA/Luqman Hakim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah kandidat calon presiden (capres) 2024 sudah banyak dideklarasikan di sejumlah daerah di Indonesia. Meskipun, Pilpres masih menyisakan tiga tahun lagi.

Kendati demikian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memutuskan untuk memberikan dukungan kepada salah satu kandidat presiden maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Baca Juga

Dianggap Pantas Jadi Sosok Inspirasi dan Panutan, Erick Thohir Dideklarasikan Maju di Pilpres 2024

"Wah belum, belum sampai sana," kata Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa seusai membuka Muktamar II Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) di Yogyakarta, Minggu (12/12)

Suharso menegaskan bahwa saat ini partai berlambang Ka'bah itu masih berfokus mendongkrak tingkat elektoral partai menyongsong Pemilu 2024.

"Kami menyiapkan elektoral saja. Menyiapkan kenaikan elektoral partai," kata Suharso

Ia berharap besar GPK sebagai organisasi sayap pemuda PPP yang tersebar di berbagai daerah mampu membantu mendulang suara lebih besar pada kontestasi pemilu mendatang.

Suharso meminta GPK tidak sekadar gegap gempita kala berkampanye, namun lebih berfokus merebut kembali kantong-kantong suara PPP di berbagai wilayah.

"GPK Yogyakarta itu ikonik buat GPK seluruh Indonesia, jadi termasuk kader-kader militan bagi partai," kata dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Achmad Baidowi menuturkan bahwa pencalonan kader untuk maju sebagai capres maupun cawapres bakal diputuskan melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) maupun Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang paling cepat digelar pada 2023.

Baca Juga

Sekjen Gerindra Ceritakan Pasang Surut dengan PDIP, Bisa Koalisi Kembali di Pilpres 2024

Mengenai munculnya wacana Suharso dicalonkan PPP maju sebagai cawapres, Baidowi menanggapi hal itu sebagai dinamika aspirasi yang muncul dari bawah.

"Yang namanya partai politik, sebagai partai politik kalau kadernya ada yang 'dielus-elus' maju ya kami sih menanggapinya sebagai dinamika aspirasi dari bawah. Soal keputusannya nanti ketika mukernas atau pun rapimnas," ucap dia

Namun demikian, ia tidak menampik bahwa di internal PPP memang bakal memprioritaskan nama Suharso Monoarfa jika ditanya soal sosok kader yang siap diusung maju pada Pilpres 2024.

Pencalonan kader PPP maju sebagai capres maupun cawapres, menurut dia, juga harus selaras dengan strategi atau dinamika yang berkembang di partai koalisi.

"Kalau di internal ya Pak Suharso Monoarfa yang kami prioritaskan, tetapi apakah kemudian nyambung dengan partai-partai koalisi yang lain tentu harus didiskusikan lebih lanjut," ucap Baidowi.

Sebelumnya, dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10), Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai bahwa mencalonkan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menjadi calon wakil presiden merupakan pilihan paling realistis ketimbang capres untuk Pilpres 2024.

"Kalau partai kami, Ketua Umum PPP (Suharso Monoarfa) mendeklarasikan sebagai capres, kenapa tidak 'ngukur baju'. Kalau kemudian Ketum PPP mendeklarasikan sebagai cawapres saya kira bajunya pas," kata Baidowi. (*)

Baca Juga

Ridwan Kamil Isyaratkan Maju Pilpres 2024

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Suharso Monoarfa #Pilpres 2024 #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan