FITRA Tuding Ada Kongkalikong Antara Rini Soemarno dengan DPR

MerahPutih Peristiwa - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menuding ada transaksi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Tudingan tersebut lantaran tidak adanya tagih janji dari DPR terhadap kinerja Menteri BUMN yang tidak bagus.

"Menteri BUMN (Rini Soemarno) tidak memiliki prioritas-prioritas kerja. Bahkan Menteri BUMN juga tidak memiliki roadmap, dan desain. Dalam hal ini DPR juga tidak melakukan tagih janji, dan ujung-ujungnya ini persoalan transaksi. BUMN dijadikan sapi perah," ujar Sekjen Fitra Yenny Sucipto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Yenny juga menyoroti pembahasan mengenai pengajuan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp40,4 triliun dalam RAPBN-P 2016. Menurutnya, hal itu tidak tepat sebab rawan terjadi transaksi. 

Disebutkan, jika perusahaan yang akan menerima PMN tidak memiliki strategi yang jelas sebaiknya dibatalkan. 

"Lebih baik dibatalkan saja kalau belum ada roadmap dan desain yang diusulkan BUMN," tukasnya.

Seperti diketahui, pengesahan APBN 2016 berjalan alot sebab adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah usulan Menteri BUMN terkait dana PMN Rp40,4 triliun. Dana PMN akan dibahas dalam APBN-P 2016 pada Februari 2016 mendatang. (rfd)

BACA JUGA:

1. FITRA: Tarif Cukai Rokok Naik, Pengangguran Bertambah
2. Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini
3. BUMN Rugi Tidak Akan Terima PMN
4. DPR: Sebagian Pengajuan PMN Tidak Layak Disetujui
5. Sekjen Almisbat Sebut Rini Soemarno Hambat Nawa Cita