Firman Subagyo Dukung Airlangga Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 14 Maret 2018
Firman Subagyo Dukung Airlangga Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Golkar DPR Firman Soebagyo mendukung wacana dari kaum muda dan kader Partai Golkar dari sejumlah daerah mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Seperti diketahui, masa pendaftaran peserta Pilpres 2018 dari hari ini tinggal lima bulan lagi. Dari konstalasi politik di internal partai pendukung Presiden Jokowi mulai berlomba-lomba melakukan penjajakan.

Sejumlah nama potensial pun bermunculan dari internal partai mencoba dipasangkan dengan Presiden saat iniJokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

“Saya kira dari gagasan mencalonkan Pak Ketum Airlangga (sebagai Wapres) sangat wajar dan cerdas. Saya berpendapat bahwa tujuan berpolitik adalah sama dengan tujuan pemerintah yaitu untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Firman, dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Rabu (14/3).

“Untuk mencapai itu maka partai bisa mengusung kadernya, apalagi Ketumnya untuk dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Partai Golkar sebagai partai besar yang sudah teruji dalam mengelola pemerintahan, figur Ketum adalah bisa jadi salah satu alternatif dan bisa jadi pertimbangan Pak Jokowi,” sambung Firman.

Menurut Firman yang saat ini menjabat Wakil Ketua Baleg DPR, figur Airlangga Hartarto adalah sosok yang cakap dan mumpuni dengan berbagai pengalaman. Baik saat mengelola perusahan maupun saat menjabat sebagai anggota DPR.

Selama menjadi anggota DPR, lanjut Firman, AH cukup sukses khususnya saat memimpin Komisi VI DPR. Tak sampai di situ, kemampuan AH pun terbukti kembali saat memimpin Kemeterian Perindustrian saat ini di bawah komando Presiden Jokowi.

“Karena disamping kemampuan pribadinya, beliau mempunyai leadership yang kuat dan memang trah keturunan bapak Hartarto yang juga sangat berhasil sebagai manteri perindustrian di era orde baru yang mampu menumbuh kembangkan indutri dan perdagangan di tanah air. Dan mampu bersaing di tingkat percaturan internasional,” papar politisi senior asal Pati ini.

Firman menceritakan, selama ini kader terbaik partainya kerap dicalonkan partai lain untuk menjadi wakil presiden seperti Jusuf Kalla dua periode, di era SBY dan saat ini bersama Jokowi.

“Saya merasa bangga jika saat ini partai bisa mencalonkan AH jadi calon wakil presiden pendamping Pak Jokowi. Insyaallah mohon doanya,” pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait di: Golkar Dapat Nomor Urut Empat, Ini Maknanya Versi Airlangga

#Airlangga Hartarto #Golkar #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Bagikan