Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membantu Bareskrim Polri mengusut aliran dugaan suap dalam skandal penerbitan surat jalan buron Djoko Tjandra. Ketua KPK Firli Bahuri telah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Deputi penindakan yang ditugaskan untuk menindaklanjuti," kata Firli saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Baca Juga

Firli Kepergok Naik Helikopter Mewah, Kredibilitas KPK Tercoreng

Sementara itu, Deputi Penindakan KPK Karyoto memastikan pihaknya akan ikut memantau dugaan kongkalikong sejumlah pihak untuk meloloskan Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia.

"Kami juga sudah mulai mengikuti dan mempelajari. Bilamana nanti memang ada hal-hal yang sifatnya KPK harus turun atau KPK harus membantu, KPK harus bersinergi kami akan siap. Jadi ini sudah kami komunikasikan sejak lama," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut Karyoto, KPK kerap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain. Termasuk perihal rencana Polri untuk bekerja sama dengan KPK terkait pengusutan lolosnya Djoko Tjandra.

"Sebenarnya sejak saya jadi deputi di sini kami sudah membuka komunikasi bahkan koordinasi sering sekali secara informal tentang upaya upaya sinergis antara KPK dengan APH lainnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan," ujar Karyoto.

Polri sendiri telah menetapkan Brigjen Prasetijo sebagai tersangka. Dalam konferensi pers pada Senin (27/7) kemarin, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya bakal menggandeng KPK untuk menyelidiki terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemulusan keluarnya surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra.

“Tentunya upaya kita dalam menerapkan UU Tipikor,” ujar Listyo.

Baca Juga

Dewas KPK Segera Periksa Firli Bahuri soal Pelanggaran Etik

Penyidik sudah memeriksa kurang lebih 20 orang saksi dalam kasus dugaan pemalsuan surat untuk Djoko Tjandra. Hal itu dilakukan untuk mencari kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Mulai dari proses masuknya, kegiatan-kegiatan yang dia lakukan selama proses mengurus PK dan sampai yang bersangkutan kembali keluar dari Indonesia. Jadi, tim terus bekerja secara maksimal dan kita terus menggali secara objektif dan transparan untuk disampaikan ke publik,” kata Listyo. (Pon)