Filipina Desak ASEAN Tidak Tutup Mata Terhadap Tindakan Agresif di Laut China Selatan

MerahPutih.com - Upacara Pembukaan KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 dan KTT Terkait digelar di Vientiane, Laos, 9 Oktober 2024. Kerja sama berdasarkan prinsip “ASEAN Way” diperlukan karena lingkungan regional dan internasional tengah mengalami perubahan cepat dan kompleks yang menghadirkan tantangan baru.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mendesak para pemimpin negara anggota ASEAN untuk tidak menutup mata terhadap perkembangan di Laut China Selatan.

"Kami menyerukan kepada semua negara anggota ASEAN untuk tidak menutup mata terhadap tindakan agresif, koersif, dan ilegal dari kekuatan eksternal terhadap negara anggota ASEAN. Keheningan dalam menghadapi pelanggaran ini mengurangi ASEAN," kata Presiden Marcos Jr dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Vientiane, Laos pada Rabu (9/10).

ASEAN dan China saat ini masih berusaha untuk merumuskan Kode Pedoman Perilaku (Code of Conduct atau CoC) yang mengikat secara hukum guna menghindari konflik antarnegara yang saling bersengketa di wilayah tersebut.

Baca juga:

Presiden Segera Berganti, Menlu Yakinkan Komitmen Prabowo di KTT ASEAN

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengungkapkan, negaranya siap berdialog dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mencari solusi terkait Laut China Selatan.

"China tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan maritim dengan negara-negara terkait melalui dialog dan konsultasi atas dasar menghormati fakta sejarah dan hukum internasional," kata Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (11/10).

China, kata Mao Ning, akan terus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN secara penuh dan efektif agar dapat mengimplementasikan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC) di Laut China Selatan dan secara aktif memajukan konsultasi kode etik (code of conduct) di Laut Cina Selatan.

"Dengan upaya bersama China dan negara-negara ASEAN, situasi di Laut China Selatan umumnya stabil. China dengan tegas menentang setiap kegiatan pelanggaran dan provokasi, dan dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya sendiri," ungkap Mao Ning dikutip Antara.

"Sehingga bersama-sama menjadikan Laut China Selatan sebagai perairan yang penuh perdamaian, persahabatan, dan kerja sama," tambah Mao Ning.

Mao Ning mengungkapkan kebebasan navigasi di Laut China Selatan tidak pernah menjadi masalah.

"Kami berharap negara terkait akan dengan sungguh-sungguh menghormati upaya negara-negara di kawasan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan," ungkap Mao Ning.

Pada Agustus 2024, kapal penjaga pantai China dan Filipina terlibat setidaknya tiga insiden di Laut China Selatan termasuk di sekitar Sabina Shoal yang masuk dalam Kepulauan Spratly.

Pemerintah China mengeklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang disebut "Nanhai Zhudao" di Laut China Selatan yaitu terdiri dari Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao dan Nansha Qundao dan perairan di sekitarnya.

Sementara Filipina menempatkan kapal perang BRP Sierra Madre sebagai "markas terapung" bagi penjaga pantai Filipina di terumbu karang tersebut sejak 1999.