Fahri Hamzah: Tentu Publik Ingin Tahu, Dosa Saya Apa Sih?

Eddy FloEddy Flo - Senin, 04 April 2016
Fahri Hamzah:  Tentu Publik Ingin Tahu, Dosa Saya Apa Sih?

Fahri Hamzah menyatakan tidak akan mundur dan bakal ambil jalur hukum terhadap petinggi PKS (Foto: fahrihamzah.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Politisi PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak terima dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri merasa tidak mempunyai kesalahan yang membuatnya harus dipecat dari partai. 

"Tentu publik ingin tahu, dosa saya apa, sih?" kata Fahri Hamzah dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/4). Sebab sebelumnya Fahri tegaskan dirinya tak akan mundur dari PKS.

Fahri Hamzah mengatakan, jika yang dipermasalahkan adalah sikap dan gaya bicaranya, maka itu tidak bisa dijadikan alasan.

Bagi Fahri, sejumlah pertimbangan dan dasar keputusan mahkamah partainya dinilai terlalu dangkal dan bukan sesuai yang prinsipiil. Terlebih lagi, sebagai pimpinan DPR, dia merasa berhak berbicara apa pun dan dilindungi undang-undang.

"Kalau persoalan gaya di antara kita dipermasalahkan, kita kembali ke zaman kegelapan," ucap Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah membandingkan dirinya dengan kader-kader PKS yang terjerat kasus hukum. Dia mengatakan, kader yang saat ini sudah terjerat kasus hukum bahkan tidak dipecat dari partai. wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat(NTB) ini rencananya akan menempuh jalur hukum.

"Kalau saya alhamdulillah tak pernah membuat masalah di partai, tidak pernah mencuri, tidak pernah korupsi, tidak pernah berbuat tidak senonoh," ujar Fahri.

Namun Fahri Hamzah belum memastikan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuhnya. Kemungkinan Fahri akan menggugat sejumlah petinggi PKS.

BACA JUGA:

  1. Dipecat, Fahri Hamzah Ogah Mundur dari PKS
  2. Fahri Hamzah: Janganlah Kau Titipkan Nasibmu pada Manusia
  3. Presiden PKS Sudah Teken Surat Pemecatan Fahri Hamzah
  4. Fahri Hamzah Ditendang dari PKS?
  5. Bos Freeport Mengundurkan Diri, Fahri Hamzah Curiga

 

#Wakil Ketua DPR #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #PKS #Fahri Hamzah Dipecat #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Aspirasi Warga Pati Dibawa ke DPR, Cucun Siapkan Langkah: Plt Bupati dan APH akan Dipanggil
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan DPR akan meminta penjelasan Plt Bupati Pati dan APH untuk menindaklanjuti aspirasi warga.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Aspirasi Warga Pati Dibawa ke DPR, Cucun Siapkan Langkah: Plt Bupati dan APH akan Dipanggil
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan