Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PP ini dalam salah satu pasalnya menyatakan Pemerintah akan memberikan bayaran maksimal Rp200 juta kepada masyarakat yang melaporkan adanya pratik kasus korupsi. Bukan hanya uang, pemerintah juga mengganjar piagam penghargaan kepada masyarakat.
Politisi Partai Keadilan Sejehtera (PKS) menuding, pemerintah melakukan kesalahan berpikir. Pasalnya, pemerintah menganggap bentuk pelaporan membuat masalah kejahatan bisa terselesaikan.
"Jadi sekali lagi ini ada kesalahan berpikir, menganggap bahwa kalau rakyat saling lapor, masalah selesai," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).
Menurut Fahri, pemerintah melupakan sistem pencegahan kejahatan, ketika menerbitkan PP Nomor 43 Tahun 2018. Salah satu contohnya, pemerintah terkesan tak mau mengedepankan upaya audit mencegah terjadinya kejahatan terutama kasus korupsi.
"Pemerintah tidak mau mengambil pendekatan penguatan sistem di dalam mengatasi semua jenis kejahatan," tegas dia.
Fahri menilai PP Nomor 43 Tahun 2018 bermuatan politis. Dia pun berharap kubu oposisi bersuara keras menolak peraturan yang diteken Jokowi pada 18 September 2018 itu.
"Jadi sekali lagi ini adalah bahan kampanye, saya berharap bahwa penantang ini segera sigap mengambil sikap terhadap keputusan-keputusan yang seperti ini. Supaya disampaikan kepada rakyat alternatifnya apa kalau tidak setuju dengan pandangan atau PP seperti ini. Itulah yang kita perlukan agar ada keaktifan di antara tim sukses dan calon, agar mereka bisa berdebat secara produktif," tandasnya. (Pon)
