Fahri Hamzah: Medsos Tak Boleh Masuk Wilayah Politik yang Partisan


Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyampaikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kehadiran perusahaan-perusahaan sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram merupakan bagian dari bisnis yang juga ikut menguntungkan demokrasi Indonesia.
Pasalnya, kata Fahri, sosial media membuka ruang untuk berkomunikasi di antara sesama anak bangsa, lintas budaya dan agama. Karena itu, menurut dia, ada banyak keuntungan yang didapat di sana.
Namun, lanjut Fahri, kehadiran sosial media tidak boleh masuk ke wilayah politik yang partisan. Misalnya memblokir Instagram atau akun ulama Ustadz Abdul Somad yang sudah memiliki follower jutaaan.
"Itu patut dipertanyakan. Apa dasarnya. Kalau ternyata itu dasarnya adalah politik yang partisan, berarti mereka tidak saja berbisnis, tetapi juga berpolitik. Oleh sebab itu harus ditanyakan, apa sebabnya," ujar Fahri dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Minggu (25/2).
Pendiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini menegaskan, bahwa Ustadz Abdul Somad, adalah ulama yang patut dihormati pikiran-pikirannya.
"Jadi jangan sampai ada orang yang berbuat dzalim kepada dia. Atau bertindak sepihak," tegas Fahri.
Karena itu, menurut Fahri, media sosial yang memblokir atau menghapus akun Ustadz Abdul Somad harus diundang dan ditanyakan kepada mereka alasannya. Sebaiknya, terang Fahri, Menkominfo yang melakukan klarifikasi awal, supaya tidak meresahkan.
"Nanti di awal Masa Sidang tanggal 5 Maret pekan depan saya mengusulkan Komisi 1 DPR agar memanggil perwakilan perusahaan sosial media secara umum dan Instagram secara khusus untuk menemukan titik terang apa yang terjadi dengan akun Ustadz Abdul Somad," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan

Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal

DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal

Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi

Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?

Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Alasan Ambang Batas Parlemen dan Presiden Harus Dihapus Versi Fahri Hamzah

Fahri Kritik Paslon Pilpres Usung Perubahan: Pedukungnya Masih Anggota Kabinet

Tak Persoalkan Gibran Lagi, Fahri Hamzah Minta 3 Capres-Cawapres Mulai Adu Gagasan

Fahri Hamzah Masuk Susunan TKN Prabowo-Gibran
