Fahri Hamzah: Indonesia Tak Perlu KPK, Bubarkan Segera!

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 14 Desember 2017
Fahri Hamzah: Indonesia Tak Perlu KPK, Bubarkan Segera!

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, bangsa Indonesia tidak memerlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi. Karena itu, dia menyerukan lembaga antirasuah yang kini menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi untuk segera dibubarkan.

"Bangsa Indonesia memang tidak memerlukan KPK dan karena itu perlu dibubarkan segera," tegas Fahri dalam diskusi bertajuk 'Politician VS Millenials', di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (14/12).

Dalam perspektif demokrasi, kata Fahri, Indonesia telah bertransformasi dari negara otoriter yang bersifat korup menjadi negara demokrasi yang bersifat antikorupsi.

"Begitu kita nyebrang dari tradisi otoriter ke demokrasi itu artinya kita pindah dari negara yang korup ke negara yang antikorupsi. Itu secara otomatis," jelas Fahri.

Menurut Fahri, sejak Indonesia berlalih ke negara demokrasi, semua menjadi terbuka. Selain itu, pejabat dari level lokal hingga nasional tidak boleh tertutup. Segala regulasi harus dibuka dan negara harus transparan.

"Pejabat negara harus hidup dalam aquarium. Semua tindak tanduk kelakuannya keliatan sehingga dia tidak gampang melakukan tindakan yang menyimpang," tegas dia.

Karena itu, menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, semua lembaga di dalam negara demokrasi adalah lembaga pemberantas korupsi. Pasalnya, semua lembaga negara telah membuka diri.

"Sekarang siapa yang berani menutup diri? Gak ada. Artinya kultur antikorupsi itu sudah ada," imbuh mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini.

Dengan demikian, Fahri berpendapat bahwa kegiatan penegakkan hukum dalam hal ini tindak pidana korupsi harus dikembalikan pada lembaga penegakan hukum yang permanen, yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

"Karena itu KPK tak diperlukan. Kembalikan ke lembaga penegakaan hukum yang lainnya. Pemberantasan hukum itu sudah jalan kok. Tanpa KPK akan jalan dengan sendirinya. Itulah cita-cita dari negara hukum dan demokrasi yang kita buat," pungkas Fahri. (Pon)

#Fahri Hamzah #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Fahri berharap penggunaan hak konstitusional ini menjadi ikhtiar untuk menyatukan kembali bangsa dari ancaman perpecahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Indonesia
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Kementerian PKP tidak memiliki otoritas penuh atas pertanahan untuk pengembangan hunian perkotaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Indonesia
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Alih-alih mendorong adaptasi, kebijakan ini justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membuat pasar properti domestik menjadi tidak kompetitif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 April 2025
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 08 Maret 2025
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Indonesia
Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Mungkin bisa ditanyakan sama yang bicara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 11 Oktober 2024
Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Bagikan