Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. Putusan tersebut membuat pemecatan Fahri sebagai kader serta pergantian posisi Wakil Ketua DPR batal.
Putusan itu juga menguatkan putusan sebelumnya yang menyatakan PKS harus membayar uang ganti rugi sebesar 30 miliar kepada Fahri Hamzah. Namun, Fahri menegaskan, gugatan tersebut sebenarnya ia layangkan pada lima orang secara pribadi. Kelima orang ini dianggap bersalah dan terbukti menyelenggarakan persidangan ilegal atau fiktif untuk memecatnya.
"Lima orang ini banyak kesalahannya dan terbukti menyelenggarakan persidangan ilegal lah atau fiktif untuk memecat saya. Kalau ada akibat hukum maka yang kena itu lima orang ini," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/8).
Mereka yang digugat diantaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Takhim Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Anggota Majelis Takhim Abdi Sumaithi, dan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Abdul Muis Saadih.
"Ya merekalah yang harus disita asetnya, dibekukan rekeningnya demi membayar akibat dari tindakan mereka," ungkap Fahri.
Menurut Wakil Ketua DPR ini, kalau partai 'diseret' akibat perbuatan segelintir pimpinan maka kekayaan partai bisa habis. Ia kembali menegaskan gugatan terhadap lima orang ini secara pribadi, bukan struktur partai.
"Tapi kan mereka sering sekali nyeret-nyeret partai. Maka saya beri sinyal eh kalau begini caranya kekayaan partai bisa habis apa yang sudah di akumulasi oleh kader termasuk waktu di jaman saya dulu itu bisa hilang," jelas dia.
Lebih lanjut Fahri menambahkan, nantinya uang ganti rugi imateril sesuai putusan MA sebesar Rp30 miliar akan ditujukan untuk memperbaiki partai. Sehingga mereka yang merusak yang harus mengganti rugi.
"Itu untuk recovery partai, partainya harus diperbaiki. siapa yang harus menanggung semua ini ya siapa yang membuat kerusakan. Maka saya menuntut orang yang berbuat kerusakan itu supaya bayar bagaimanapun caranya," tegas dia.
"Termasuk dengan cara nanti kan akan dipanggil pengadilan, asetnya disita, rekeningnya bisa disita kalau dia enggak mau bayar. Total Rp 30 miliar itu," pungkas Fahri. (Pon)
