Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Jakarta, Fahira Idris mengatakan pembentukan pansus merupakan hal biasa dan menjadi hak DPRD DKI Jakarta.
Selama bertujuan untuk mencari dan memecahkan akar persoalan, dalam hal ini soal mengatasi banjir. Namun jika arahnya ke politis atau mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pansus akan jadi kontraproduktif.
Baca Juga
Menurut Fahira, jika memang ingin mencari solusi banjir, maka tantangan pansus adalah harus mampu memanggil pihak terkait. Misalnya, Pemerintah Pusat dan kepala daerah lain di Jabodetabek, termasuk gubernur-gubernur DKI sebelum Anies Baswedan.
"Sebab jika hanya Anies ditambah ahli atau akademisi saja yang dimintai keterangan, solusi banjir Jakarta tidak akan ketemu," kata Fahira dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/2).
Menurut dia, DPRD DKI harus bisa menjelaskan alasan sebenarnya dari pembentukan Pansus Banjir. Jika hanya alasan politis yang melatarbelakangi pembentukan Pansus Banjir, maka hanya akan kontraprofuktif saja.
Baca Juga
Hal itu ditegaskan Senator Jakarta ini mengingat persoalan banjir di ibukota sifatnya lintas sektoral dan lintas wilayah. Jadi hanya kuasa Presiden yang bisa menghalau banjir di Jabodetabek.
Ia menyebut, apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu.
"Karena proses pemulihan ini sifat lintas provinsi dan kementerian. Cuma presiden yang punya kuasa untuk mengkoordinasikannya. Jadi pansus juga harus mampu mengikat komitmen pemerintah pusat,” pungkas Fahira
Ketua DPRD DKI Jakarta diketahui sudah mengeluarkan surat persetujuan untuk pembentukan pansus. Dewan Kebon Sirih kini tengah dalam persiapan setiap fraksi mengirimkan anggotanya untuk masuk ke dalam pansus tersebut.
Baca Juga
DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Banjir, Zita: Jangan Dipolitisir
Seluruh Fraksi disebut menyetujui pansus banjir, tak terkecuali partai pendukung Anies. Adapun, Pansus ini nantinya akan membicarakan banjir yang menggenangi sekitar 294 RW di Jakarta pada Selasa (25/2).
Wakil Ketua Komisi D asal NasDem, Nova Paloh menyatakan Komisi D sebagai rekan kerja dari Dinas Sumber Daya Air sudah berkali-kali mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir. Namun, menurut Nova tidak ada pergerakan signifikan dari DKI untuk mengendalikan banjir. (Knu)
