DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Banjir, Zita: Jangan Dipolitisir

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Februari 2020
DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Banjir, Zita: Jangan Dipolitisir

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta akhirnya menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) banjir. Pansus itu dibuat untuk membantu Pemprov DKI dalam mencari solusi dalam pencegahan dan penanganan banjir di ibu kota.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan setelah disepakati, Dewan Parlemen Kebon Sirih menyerahkan surat kesepakatan tersebut ke Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi untuk disahkan.

Baca Juga

PSI Sindir Anies Cepat Garap Formula E, tapi Ogah-ogahan Urus Banjir

"Mekanismenya anggota DPRD itu bersurat ke pimpinan, lalu nanti disahkan," kata Zita di ruang kerjanya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Zita
Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani. Foto: MP/Asropih

Nantinya setiap fraksi, lanjut Zita, diminta untuk mengirimkan anggotanya masuk sebagai anggota pansus. Untuk anggota pansus disarankan yang bisa memahami permasalahan banjir di Jakarta dan dapat menampung aspirasi fraksi terkait penanganan banjir.

"Sesuai tata tertib (tatib) ada hitungannya fraksi-fraksi itu biasanya yang besar bisa 5 orang, yang kecil bisa satu yang middle bisa 2 ataua 3 orang," jelas dia.

Menurut Zita, kehadiran Pansus Banjir saat ini dinilai perlu, sebab sejak Desember 2019 lalu sudah tiga kali Jakarta dikepung banjir. Apalagi berdasarkan prediksi BMKG hujan ekstrem akan terus mengguyur Jakarta hingga Maret 2020 mendatang.

Baca Juga

Seluruh Ruas Jalan di Jaktim yang 'Tergenang' Dipastikan Telah Pulih

"Semua anggota lintas fraksi sepakat Pansus banjir. Karena kan dari bulan Desember ini banjir sudah terjadi berulang-ulang. Di Jakarta sekarang hujan 1 jam saja sudah naik 30-40cm," papar Zita.

"Apalagi ini kan banjir yang ketiga kali yang cukup parah dalam jangka waktu dua bulan ini ya semua sepakat tadi soal Pansus banjir," sambungnya.

Zita menilai untuk menangani persoalan banjir memang harus fokus dan intensif. Kata dia, persoalan di Jakarta sangat kompleks, sehingga membutuhkan wadah yang khusus menangani banjir di ibu kota.

"Ya kan enak kalau ada Pansus banjir jtu jadi memang ada anggota khusus yang fokus membahas dan mencari solusi tentang permasalahan banjir," ungkap dia.

Baca Juga

BPBD DKI: 35 RW Terendam Banjir dan 2.393 Jiwa Mengungsi

Terakhir, putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini pun mengingatkan setelah dibentuknya Pansus banjir, wadah tersebut tidak dijadikan hanya untuk ajang tampil politik.

"Untuk pansus saya juga tadi tekankan jangan jadi ajang politik yah di sini warga Jakarta menilai loh kinerja dewan kita harus objektif mungkin," tutup dia. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Banjir Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan